Mahar Politik Oesman Sapta, di Mana Saja?

| 20 Jan 2018 09:16
Mahar Politik Oesman Sapta, di Mana Saja?
Ilustrasi (era.id)
Jakarta, era.id – Oesman Sapta Odang sedang menghadapi tuduhan serius soal mahar politik. Tuduhan itu berbuah pemecatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. 

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, pimpinan Hanura di 27 Provinsi dan 512 kabupaten/kota mendukung pemecatan Oesman. Munas luar biasa lalu digelar untuk dan menetapkan Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura.

Usai menggelar rapat dengan pengurus Hanura loyalisnya di Hotel Manhattan, Jakarta, (Rabu (17/1/2018), Oesman mengakui kekisruhan di internal Hanura terjadi karena mahar politik. Namun dia tidak menjawab rinci karena alasan menjaga nama baik partai. Menurut Oesman, mahar politik tidak perlu dipermasalahkan selama tidak diwajibkan dan untuk menutup biaya operasional partai atau kampanye figur calon kepala daerah yang diusung.

“Tapi enggak boleh memaksa, apalagi menetapkan angka di luar kemampuan orang yang didukung,” kata Oesman.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura wilayah Papua Barat Yan Mandenas mengatakan, dia diminta setor Rp700 juta untuk dapat surat rekomendasi dukungan sebagai calon Bupati Biak dari Oesman. Uang sebesar itu, kata Yan, adalah harga dua kursi Hanura di DPR Provinsi Papua.

Yan mutung dengan syarat yang diajukan Oesman. Dia memilih mundur dari bursa pencalonan sambil menelan kekecewaan.

"Daripada saya bayar kursi Hanura untuk maju Pilkada Biak sebagai calon bupati, sebaiknya saya mundur sebagai calon bupati hari ini, dan saya diminta mahar itu, itu diminta terang-terangan,” ungkap Yan, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Selain di Biak, Oesman disebut meminta mahar politik pada calon bupati di wilayah Jawa Barat. Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana menolak menyebutkan rinci daerah mana yang dimaksud. Tapi dia mengatakan ada surat dukungan ganda pada Pilkada Garut dan Purwakarta.

Berdasarkan pernyataan Dadang, calon bupati diminta membayar Rp360 juta dan calon gubernur diminta hingga Rp1,25 miliar per kursi DPRD untuk dapat SK dukungan Hanura yang ditanda tangani Oesman.

"Bayangkan, kalikan saja (dengan ) jumlah kursi Hanura,” kata Dadang.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan Mularis Djahri malah menduga Oesman menyelewengkan Rp200 miliar. Uang yang harusnya masuk kas Hanura malah ngetem di rekening OSO Sekuritas.

Ketua DPP Partai Hanura Benny Rhamdani bilang tuduhan soal mahar politik itu sangat serius. Dia tidak percaya Oesman meminta mahar, apalagi uangnya masuk ke rekening OSO Sekuritas. Benny mengatakan, Oesman sangat kaya hingga hartanya lebih dari gabungan kekayaan 30 pengurus Hanura yang memecatnya.

 

Rekomendasi