Tim Editor
Terkait dengan pemilihan pimpinan MPR, menurut Saleh, sebaiknya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Semua fraksi dan kelompok DPD diharapkan terwakili dalam pimpinan itu, sehingga tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, dirubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," katanya di Jakarta, Senin (12/8/2019).
Dia menjelaskan, musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi.
Sementara itu, respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru ingin mengajak eks partai pendukung 02 bergabung di paket pimpinan MPR. Namun, ajakan tersebut bersyarat yakni harus mendukung penghidupan GBHN.
Menanggapi hal ini, Saleh menilai usulan PDIP sangat bijak. Sebab, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI.
"MPR itu beda dengan DPR dan DPD. DPR lebih ditekankan pada fungsi politik. Di sana ada fungsi-fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan. MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan," tuturnya.
Terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 dan agenda menghidupkan kembali GBHN, semua fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR saat ini sudah menyetujuinya. Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, poin-poin penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini.
"Sebelum mengakhiri periode ini, MPR nanti akan menyampaikan usulan rekomendasi. Rekomendasi itu juga terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan amandemen. Sekarang malah sudah pada tahap finalisasi sebelum nanti diputuskan di paripurna," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku, tidak mempermasalahkan usulan pimpinan MPR berjumlah 10 jika disetujui semua partai politik.
"Kalau disepakati bersama, why not? Seperti sekarang kan ada 10 juga toh. Tapi nanti tergantung pada musyawarah. Kita perlu ada kesepakatan bersama dalam hal ini UU MD3 nya," ujar Fadli.
Menurut dia, pihaknya akan melihat jika opsi itu semuanya terbuka dengan opsi semua terwakili atau dengan paket. "Paket saya kira kita ikut semua opsi itu," ucapnya.
