Tim Editor
Lantas mengapa posisi ini jadi incaran? Kepada era.id, peneliti LIPI Aisah Putri Budiarti (Puput) mengatakan, MPR punya peranan krusial di negeri ini, di antaranya melantik presiden dan wakilnya, serta merevisi konstitusi.
Menurut Puput, Ketua MPR jadi rebutan karena menjadi salah satu simbol politik di Indonesia.
Pimpinan MPR dipilih dengan sistem paket, sehingga seluruh anggota parlemen bisa mendudukinya. Ini pula yang membuat partai politik berupaya melakukan konsolidasi untuk mendapatkan kursi tersebut.
"Sifat pemilihan pimpinan MPR adalah paket. Sehingga sangat terbuka bagi siapapun untuk mengajukan diri asalkan mendapatkan dukungan dari DPR dan DPD untuk membentuk paket pimpinan dalam proses pemilihan nanti," ungkap Puput saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).
Mereka yang berebut posisi Ketua MPR
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam beberapa kesempatan, menyatakan menginginkan jabatan itu dan telah melakukan manuver politik untuk mendapatkannya.
Dia sudah sempat mendatangi rumah Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk meminta dukungan agar mendapat jabatan Ketua MPR.
Terbaru, dia datang menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Dia tak mengaku ketika ditanya soal kursi MPR. Cak Imin hanya bilang, dia bertemu Surya Paloh untuk membicarakan kesolidan koalisi.
"Enggak berebut (jabatan Ketua MPR). Pokoknya tadi hanya kekeluargaan dan menjaga kebersamaan partai-partai koalisi," kata Cak Imin di Kantor DPP Partai NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Selain Cak Imin, Plt. Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa juga datang menemui Surya Paloh. Dia mengakui kalau pertemuannya ini membahas kursi Ketua MPR.
"Ada sedikit-sedikit (bahas pimpinan MPR). Kami bicara soal koalisi ke depan, soal penajaman dan membangun pemerintah efektif ke depan," katanya.
Selain dua tokoh tadi, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, juga datang menemui Surya Paloh. Dia bilang, pertemuan ini dilakukan untuk menjaga soliditas partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Persis seperti alasan yang dikemukakan oleh Cak Imin.
Terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, mereka akan mengikuti seluruh pembahasan paket pimpinan MPR. PAN pun melakukan komunikasi antar parpol di Senayan untuk masalah ini.
"Kami ikut saja, ikut diskusi saja," kata dia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7).
Sementara, Partai Gerindra juga ingin jabatan ini dengan alasan rekonsiliasi usai Pemmilu. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, posisi ini bisa saja diisi oleh kader partainya agar semangat rekonsiliasi bisa makin kuat.
"Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," ungkap Sodik beberapa waktu lalu.
Sedangkan PDIP, lewat Wasekjennya, Ahmad Basarah mengatakan partainya akan fokus untuk mengawal agenda strategis MPR.
Dia mempersilakan partai lain untuk menyodorkan nama kadernya. Namun, jika nama yang disodorkan dianggap tak sesuai dengan program MPR ke depan, maka PDIP bakal mengajukan salah satu kadernya untuk jadi pimpinan.
"Jika agenda strategis yang kami usulkan tidak diterima parpol politik lain, mungkin dengan sangat terpaksa PDI Perjuangan akan memperjuangkan kadernya untuk jadi Ketua MPR. Tapi, itu adalah opsi terakhir," ungkap Basarah.
Memprediksi paket Pimpinan MPR
Sekjen Partai NasDem, Johnny Gerald Plate menganalisis, dengan adanya 9 parpol yang masuk ke DPR, maka akan ada lebih dari satu paket pimpinan MPR.
"Analisis saya saja, karena UU MD3 mensyaratkan lima pimpinan dan harus selalu ada DPD di dalam. Kebetulan fraksi DPR ada 9 maka dia berpotensi dua paket," ungkap Johnny di Kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat (22/7).
Sementara, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah berharap paketan pimpinan MPR hanya ada satu. Dengan catatan, pimpinan MPR itu sudah memasukan unsur koalisi Prabowo-Sandiaga ke dalamnya.
"Komposisi ideal itu ada unsur-unsur dari perwakilan partai politik KIK (Koalisi Indonesia Kerja--koalisi Jokowi-Ma'ruf) dan ada juga unsur perwakilan dari Koalisi Adil Makmur (koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga) serta satu lagi dari DPD," kata dia.
