Tim Editor
Lewat juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Partai Gerindra itu menitipkan empat catatan terkait pemindahan ibu kota. Pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kebijakan itu tidak grasa-grusu dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ujar Dahnil di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (27/8/2019).
Catatan kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost, selain tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.
Ilustrasi Ilham/era.id
"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.
Catatan keempat, masih kata Dahnil, selain memperhatikan prioritas yakni kesenjangan ekonomi, pemindahan ibu kota juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Hal itu, menurut dia, karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, tetapi ada masalah antropologis budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup.
"Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich," katanya.
Dahnil menegaskan, Prabowo dan Partai Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya abai masa depan. Dia juga menambahkan, Prabowo telah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra bahwa usulan pemindahan ibu kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014.
Kemacetan yang sulit dihilangkan di Jakarta, jadi salah satu alasan pemindahan ibu kota (Foto: Irfan/era.id)
