Tim Editor
"Anggaran groundbreaking kami mulainya paling cepat kan semester kedua, berarti kalau saya membutuhkan misalnya Rp1 triliun tidak perlu menyediakan Rp1 triliun karena pasti hanya uang muka, pasti dengan multi years kontrak. Kalau multi years kontrak tahun pertama tidak harus penuh," kata Basuki di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Basuki mengungkapkan, groundreaking pembangunan ibu kota baru akan mulai dikerjakan pada pertengahan tahun 2020. Pihaknya juga telah membuat tiga tahapan terkait rencana pemindahan ibu kota dari desain kawasan hingga groundbreaking pada 2020 untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami membuat 3 tahapan. Pertama, 2019 sampai 2020 ini kita mendesain juga tentang kawasannya. Setelah kawasannya ditunjuk RTBL-nya kayak apa Rencana Tata Bangunan Letak-letaknya di mana DPR-nya, di mana istananya, di mana kementeriannya, di mana perumahannya, di mana komersial distriknya, ”kata Basuki di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun dimana 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.#KerjaBerdampak pic.twitter.com/HxgybOMe6c
— Kementerian PUPR (@KemenPU) August 27, 2019
Konsep ini juga sudah diserahkan kepada Komisi V DPR, termasuk pembangunan prasaranan dasar seperti jalan raya sampai air bersih. Ia menargetkan langkah kedua itu bisa dimulai tahun 2020.
“Setelah itu baru tahap ketiganya mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan. Setelah tahap kedua itu yang perkantorannya, perumahannya. Sehingga nanti tahun 2023-2024 kita sudah ada rencana pergerakan pemindahan ke sana dari kementerian-kementerian,” jelasnya.
Pembangunan ibu kota baru ini menggunakan uang Rp466 triliun. Sebesar Rp89,472 triliun atau 19,2 persen menggunakan APBN, lalu Rp122,092 triliun atau 26,2 persen dari swasta, serta sebesar Rp 254,436 triliun atau 54,6 persen dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga, paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.
