Tim Editor
Dia mengatakan, pelaku rasisme terdiri dari kalangan militer dan sipil. Pelaku dari kalangan militer ada lima orang yang berasal dari Kodam Brawijaya. Mereka diduga melanggar tindakan disiplin dan merugikan TNI.
"Pagi tadi saya mengecek di Jawa Timur misalnya, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya, lima orang diskorsing termasuk Danramil seorang Mayor dan Bhabinsa," kata Wiranto dalam konferensi pers di media center Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2019).
Sedangkan untuk masyarakat sipil, di antaranya Tri Susanti dan Saiful. Proses hukum keduanya ditangani Polda Jatim.
"Hal yang dilanggar adalah UU ITE mengucapkan ujaran kebencian," jelas dia.
"Sehingga kalau itu yang jadi permasalahan, kita sudah lakukan (penindakan hukum)," imbuhnya.
Wiranto menambahkan, proses hukum juga akan diberlakukan pada masyarakat Papua yang melakukan aksi anarkis saat demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua. Dia meamstikan, tak ada yang akan lolos dari hukuman ketika bersalah.
Sementara itu, Pemerintah sedang mencari solusi untuk meredakan suasana di Papua. Dia pun telah berbincang sejumlah tokoh masyarakat Papua dalam pertemuan tertutup di kantornya sebelum melakukan konferensi pers.
Pertemuan ini, kata Wiranto dilakukan untuk mendengar aspirasi para tokoh tersebut dan mendapatkan solusi terbaik.
"Solusi apa yang terbaik agar suasana panas ini bisa reda dan tenang kembali. Nanti kita bisa berpikir setelahnya untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi," ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah berupaya mewujudkan keadilan bagi rakyat Papua. Hal itu dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada di sana.
"Orang mengatakan, 'ah itu kan proyek mercusuar', bukan. Itu bukan proyek mercusuar tapi proyek yang sudah diperhitungkan untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Saya jamin itu," tegas dia.
Menurut dia, Presiden Jokowi menginginkan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat dipercepat untuk mengejar ketertinggalan di sana. Bahkan, lanjut Wiranto, di periode 2019-2024 mendatang Papua akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Karenanya, untuk melancarkan pembangunan tersebut, pemerintah bersama tokoh Papua berusaha mendinginkan suasana dan mengoreksi kebijakan yang telah dilakukan.
"Kita akan membangun pikiran baru, akan mengoreksi hal-hal yang salah dan kurang. Sehingga pembangunan Papua dan Papua Barat lebih kondusif, terintegrasi yang lebih menjamin kemajuan di wilayah tersebut."
