Tim Editor
Pasalnya, banyak ruangan dinas di kantor itu dirusak dan dijarah oleh pengunjuk rasa. Berbagai peralatan elektronik penunjang operasional pemerintahan Papua raib, terutama telivisi dan komputer.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Apalagi, hampir seluruh ruang kerja di Kantor Gubernur Papua dibobol dan dijarah massa. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas pemerintahan Papua belum dapat berjalan normal. Dia berencana akan melakukan pembersihan secara total, pada Selasa (3/9) besok.
“Semua pegawai akan membersihkan dan melakukan pendataan apa saja yang dijarah maupun dirusak. Nanti data tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Papua,” katanya, Senin (2/9/2019).
Hery mengimbau, warga Papua agar tidak terprovokasi oleh oknum atau pihak tak bertanggung jawab yang bertujuan membuat konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Dia berharap tak ada lagi aksi unjuk rasa di Papua dan terkhusus di Kota Jayapura --yang dikhawatirkan disusupi kelompok tertentu demi kepentingan sesaat.
“Kami ingin membuat situasi di tanah Papua tentram dan damai, jadi jangan lagi ada aksi-aksi seperti ini,” harapnya.
Pantauan era.id di Jayapura, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum berkantor di Kantor Gubernur Papua. Sementara, kondisi Kantor Gubernur Papua mengalami kerusakan akibat aksi anarkis massa. Sejumlah kaca jendela di kantor itu pecah terkena lemparan batu. Selain itu, banyak sampah sisa-sisa konsumsi hasil jarahan dari pertokoan berserakan di halaman serta koridor Jalan Soa Siu Dok II.
Terpisah, Assisten II Setda Papua Muhammad Musaad sedang fokus pembersihan kantor secara menyuluruh, sambil pelayanan publik tetap bisa berjalan.
“Kami memang lagi melakukan pembersihan saat ini, tapi saya minta pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan. Pelayanan ASN tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Musaad meminta ASN melakukan invetarisasi aset kantor yang hilang supaya bisa segera diusulkan untuk penghapusan dari data Pemprov Papua.
“Kondisi kantor memang ada beberapa bagian yang terdampak aksi unjuk rasa, ada beberapa yang dirusak pintunya dan barang-barangnya dijarah oleh massa,” tuturnya.
Pemerintah Papua akan bersurat secara resmi ke kepolisian untuk melakukan pengecekan dan membuat berita acara kehilangan. Hal ini akan menjadi dasar menghapus data aset Pemprov Papua yang hilang. “Nanti secara resmi akan kami surati pihak Kepolisian,” katanya.
Sebelumnya, ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa susulan di Kota Jayapura. Aksi yang berlangsung pada Kamis (29/8) lalu berujung rusuh. Puluhan bangunan vital seperti Kantor KPU dan Diskominfo Papua, serta kantor Bea Cukai dibakar. Tak hanya itu, mobil, motor dan puluhan rumah serta pertokoan milik warga juga kena sasaran.
Pecahnya kerusuhan di Jayapura menyebabkan jaringan telekomunikasi seluler dan aliran listrik ke rumah pemukiman warga terputus. Kondisi ini sempat membuat situasi Kota Jayapura mencekam selama dua hari, bahkan aktivitas perkantoran dan perekonomian lumpuh. (Paul Tambunan)
