Tim Editor
Pertama, Jokowi diminta membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura. Tujuannya, agar Jokowi bisa lebih sering berkantor di Papua.
Jokowi mengatakan, pembangunan di tanah Papua yang paling berat adalah masalah tanah. Namun, salah satu tokoh Papua bernama Abisai Rollo menyatakan siap menyumbangkan tanah pribadinya seluas 10 hektare agar Jokowi bisa berkantor di Papua.
Jokowi agak terkejut atas pemberian lahan untuk Istana Presiden ini. Tak lama, ia langsung menyanggupi.
"Tanahnya disediakan 10 hektare gratis? Benar? Sudah ada? Punya Pak Abisai? (...) Mulai tahun depan, Istana akan dibangun," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).
Kedua, Jokowi diminta melakukan pemekaran provinsi sebanyak lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Soal ini, Jokowi melakukan negosiasi.
"Mungkin tidak lima dulu. Mungkin, kalau enggak 2 atau 3. Ini kan perlu ada kajian, karena Undang-Undangnya mendukung ke sana dan memang ada usulan itu dari bawah," kata dia.
Ketiga, Jokowi diminta membentuk Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Menanggapi ini, Jokowi akan mengkaji usulan tersebut terlebih dahulu. "Coba kita jajaki apakah memungkinkan atau tidak, saya jawab setelah kajian," katanya.
Keempat, Jokowi diminta menerbitkan Instruksi Presiden untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua. Kelima, Jokowi diminta menempatkan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 dari Papua ke sejumlah kementerian dan LPMK.
Menanggapi ini, Jokowi mengatakan, tak hanya Papua, pemerintah sudah meminta sejumlah provinsi di luar Jawa agar diutamakan dalam kenaikan pangkat di sejumlah kementerian.
Keenam, Jokowi diminta membangun Asrama Nusantara di seluruh kota studi serta menjamin keamanan mahasiswa Papua. Ketujuh Jokowi diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua.
Kedelapan, Jokowi diminta mempercepat satelit Palapa Ring Timur Papua. Kesembilan, Jokowi diminta mengusulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020. Usulan-usulan ini juga disetujui oleh Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta BUMN besar untuk menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan anak Papua asli.
"Siang hari ini, BUMN dan perusahaan swasta besar akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur kelamaan. Sehingga kewenangan akan saya gunakan untuk bisa menerima mahasiswa yang baru lulus, dari Papua," ucap Jokowi.
Pengamat Politik UIN Jakarta Ujang Komarudin mengatakan langkah ini merupakan cara Jokowi menghindari kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu, termasuk ancaman referendum.
"Permasalahan Papua dari dulu kan sama, merasa dikucilkan, rasisme, dan cuma kejadian kemarin (rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya) akhirnya terakumulasi sehingga meledak seperti itu. Oleh karena itu, tindakan dan langkah yang tepat itu penting. Yang paling penting ialah meningkatkan kesejahteraan mereka," tutur Ujang.
Kata Ujang, langkah Jokowi sudah benar dengan mengabulkan permintaan tokoh masyarakat Papua. Dengan begini, Ujang menilai, Jokowi melakukan dua pendekatan dalam menyejahterakan rakyat Papua.
Pertama, pendekatan kultural yang langsung menyentuh masyarakat, kedua pendekatan struktural dengan tokoh adat yang disegani di Papua. Apalagi, selama lima tahun menjabat, Jokowi sudah 12 kali menginjak tanah Papua.
"Dan poin yang diminta oleh tokoh ini menjadi jembatan akan pendekatan itu," kata Ujang.
