Tim Editor
Dilansir dari laman Telegraph, Sabtu (20/1/2018), dampak shutdown government membuat sebagian besar karyawan di departemen perumahan, lingkungan, pendidikan, perbendaharaan, kesehatan, pertahanan transportasi dan perdagangan dirumahkan sementara, atau cuti tanpa dibayar. Mereka tidak dapat bekerja hingga shutdown government rencananya dicabut pada 16 Februari 2018.
Kebijakan AS ini juga menyasar askses publik. Taman nasional dan museum yang dibiayai pemerintah akan ditutup sementara. Kemungkinan besar proses pengajuan VISA dan paspor di AS juga akan terhambat.
Dari sekian banyak efek kebijakan ini, fasilitas penting beririsan dengan HAM serta kesehatan tetap jalan sebagaimana mestinya. Adapun layanan tersebut menyangkut layanan keamanan nasional, layanan pos, pengendalian lalu lintas udara, layanan medis rawat inap, pengobatan rawat jalan darurat, bantuan bencana, sipir penjara, perpajakan dan penjaga pembangkit listrik.
Pengajuan anggaran operasional gagal disepakati lantaran tidak didukung senat AS. Ketika proses pengajuan, anggaran tersebut hanya mengantongi 50 persen suara. Lobi-lobi di menit terakhir untuk meraih suara lebih pun gagal.
Partai Demokrat diketahui menguasai suara di senat AS. Banyak anggota partai itu, di senat AS, menentang pengajuan dana operasional pemerintah lantaran anggaran perlindungan imigran tidak menjadi bagian dari usulan dana operasional pemerintah. Kebijakan shutdown government ini bertepatan dengan setahun Donald Trump menjadi Presiden AS.
"This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present," tulis Trump dalam akun twitternya menyindir peta politik di Senat AS.
