Jokowi Larang Plt Menteri Ambil Kebijakan Strategis

Tim Editor

Ilustrasi menteri (Free Photos/Pixabay)

Jakarta, era.id - Sejumlah pos kementerian di Kabinet Kerja periode 2014-2019 kini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) menteri. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pelaksana tugas hanya akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dan dilarang mengambil kebijakan strategis berdampak jangka panjang.

Tak hanya itu, para Plt menteri juga dilarang melakukan rotasi dan pergantian pejabat setingkat eselon I, II, dan III. "Presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang. Semua harus dilaporkan kepada presiden dalam rapat terbatas," kata Pramono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Meski dilarang, kebijakan strategis berdampak panjang ini tetap bisa diputuskan oleh menteri pelaksana tugas, bila memang kondisinya mendesak dan mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla.

Di samping itu, Kabinet Kerja jilid I periode 2014-2019 juga akan segera berakhir dalam waktu dekat. Sejumlah menteri juga telah menanggalkan jabatannya dengan berbagai alasan, ada yang memilih untuk dilantik sebagai anggota legislatif, ada pula yang mundur karena terjerat kasus korupsi.

Tercatat, ada tiga nama pembantu Presiden Jokowi telah melepas jabatannya. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Puan dan Yassona meninggalkan kabinet Jokowi-JK karena keduanya terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan. Belakangan, nama Puan juga terpilih sebagai Ketua DPR RI.

Sedangkan Imam Nahrowi yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mundur karena dirinya harus menggunakan rompi orange Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menghuni Rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).



Alasan Jokowi lebih pilih tetapkan Plt Menteri

Dalam kesempatan itu, Pramono Anung kemudian menjelaskan adalah waktu yang jadi alasan kenapa Presiden Jokowi lebih memilih mengangkat Plt Menteri dibandingkan mengangkat menteri definitif. Apalagi, umur kabinet Jokowi-JK hanya tinggal 18 hari lagi sedangkan untuk mengangkat orang baru tentu diperlukan adaptasi yang lama.

"Kan nggak mungkin 18 hari angkat menteri baru. Nanti menterinya buat belajar sidang kabinet saja sudah perlu waktu 2-3 bulan," kata Pramono.

Adapun nama tiga Plt Menteri pengganti nama yang mundur adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk Plt Menko PMK. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Plt Menkumham.

Menurut Pramono, masa jabatan menteri yang bakal segera berakhir ini lantas membuat Jokowi mengambil Plt menteri dari partai yang sama dengan menteri yang pamit. Semisal, Yassona yang merupakan menteri dari PDIP lantas digantikan oleh Tjahjo Kumolo. Begitupun dengan Imam Nahrowi yang berasal dari PKB digantikan oleh Hanif Dhakiri.

Walaupun ada perubahan di akhir masa periode kabinet, namun Pramono belum tahu pasti apakah Plt menteri ini lantas jadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang. Sebabnya, keputusan menetapkan nama-nama menteri berada di tangan Jokowi.

"Itu bagaimana usulan partai bersangkutan dan keputusan hak prerogatif presiden. Presiden akan melakukan itu," tutup Pramono.

Tag: jokowi kemenko pmk menkumham yasonna laoly

Bagikan: