Tim Editor
Dalam situs resmi PBB, tahun ini total kontribusi iuran wajib anggota PBB mencapai 2,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp39 triliun. Negara-negara the big five menjadi penopang iuran PBB. Mereka adalah Amerika Serikat menyumbang 22 persen iuran wajib dengan 674 juta dolar, China 12 persen dengan 334 juta dolar AS. Sementara itu, Inggris menyumbang 4,5 persen dengan 127 juta dolar, Perancis 4,4 persen dengan 123 juta dolar, dan Rusia 2,4 persen dengan 67 juta dolar.
Program yang membutuhkan biaya terbesar adalah Program Pangan Dunia (WFP), Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian (UN Peacekeeping Operation), dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNCHR).
"Bulan ini, kita akan mencapai defisit paling parah selama dekade ini. Pekerjaan kami dan reformasi kami dalam bahaya," ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Komite Anggaran Majelis Umum PBB, kemarin.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyebut sudah 129 dari 193 negara anggota telah membayar iuran mereka tahun ini senilai hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat. PBB mengimbau negara penunggak lain agar segera membayar iuran yang besarnya kurang lebih 492 miliar dolar.
Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri (Kemlu) aktif membayar iuran atau kewajiban kontribusi anggota PBB dan tak pernah menunggak.
Baca Juga: PBB Terancam Gulung Tikar karena Anggota Nunggak Iuran
"Tiap tahun, kita selalu mendorong tiap anggota PBB untuk melunasi kewajiban kontribusi tahunan PBB secara penuh dan tepat waktu. Indonesia tidak pernah mempunyai tunggakan kontribusi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Anita Luhulima kepada era.id, Kamis (10/10/2019).
Menurut Anita, tahun ini, Indonesia membayar sekitar 330 miliar rupiah sebagai kewajiban kontribusi kepada PBB dan sudah dibayarkan sejak Februari. "Kita membayar kontribusi 0,54 persen, dari total anggaran PBB yakni sekitar 15 juta dolar (Rp330 miliar)," sambungnya.
Sebagai negara yang mempunyai kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tergabung dalam berbagai Organisasi Internasional (OI) Seperti ASEAN dan OKI. Nah, semua organisasi internasional itu juga memungut iuran untuk menjalankan operasionalnya. Uang iuran yang dibayarkan melalui Kemlu bersumber dari APBN.
"Semua ada, ASEAN juga ada. Konsekuensi dari OI adalah pembayaran pada kontribusi. Kita menjadi anggota di sekitar 200-an OI, 165 di antaranya berbayar," ucapnya.
