Indonesia Lanjutkan Perjuangan di Dewan HAM PBB

Alhamdulilah.. Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Dewan HAM periode 2020-2022 pada tanggal 17 Oktober 2019 di Markas PBB, New York.#IndonesiauntukDunia pic.twitter.com/cmxpJu2MVV

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) October 17, 2019

Baca Juga: Jika PBB Bubar, Tatanan Dunia Bisa Ambyar?

Perjuangan HAM dan keadilan sosial di PBB

Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia akan memprioritaskan tiga hal. Pertama, secara konsisten mendorong kemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan maupun di tingkat global. Kedua, terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, kemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.

Dan ketiga, memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, dan tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024.

"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerja sama di antara negara-negara untuk pemajuan dan penghormatan HAM," tutur Menlu Retno.

Setelah terpilih sebagai anggota, Indonesia juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil, dan non-politis, serta imparsial dan membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga: Indonesia Bayar Iuran Ratusan Miliar per Tahun ke PBB

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM menambah panjang catatan prestasi diplomasi Indonesia, setelah sebelumnya Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi anggota Dewan HAM sebanyak empat kali, yaitu pada 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.

Pemilihan kali ini dilaksanakan untuk mengisi 14 kursi Dewan HAM PBB mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin, Karibia, serta Eropa Barat. Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 negara anggota melalui pemilihan langsung dan rahasia pada Majelis Umum PBB dengan distribusi geografis mencakup kawasan Afrika 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lainnya 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.

Dibentuk melalui Resolusi 60/251 pada 15 Maret 2006 dalam Sidang Umum ke-60 PBB, Dewan HAM merupakan salah satu upaya untuk memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM global. Badan subsider Majelis Umum PBB tersebut telah menggantikan Komisi HAM yang dianggap penuh dengan politisasi dan standar ganda.

Resolusi 60/251 memuat bahwa Dewan HAM PBB bertanggung jawab dalam mendorong penghormatan universal atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang secara adil dan setara tanpa membedakan apa pun.

Dewan HAM dapat mengangkat mengenai situasi pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat dan sistematis, dan menyusun rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Dewan HAM juga mendorong koordinasi efektif serta pengarusutamaan HAM dalam sistem PBB.