Mendesak 69 Instansi Pendidikan Hargai Hak Pelajar dan Mahasiswa

Tim Editor

Aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR menolak UU KPK dan RUU KHUP (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Posko Pengaduan Hak atas Pendidikan mencatat ada 69 instansi pendidikan yang diadukan oleh pelajar dan mahasiswa. Pengaduan itu terkait demonstrasi bertajuk Reformasi Dikorupsi yang digelar beberapa waktu lalu. 69 instansi pendidikan itu terbagi menjadi 32 sekolah dan 37 kampus.

Alghiffari Aqsa, kuasa hukum dari AMAR Law Firm and Public Interest Law Office yang menjadi bagian dari posko itu, menjelaskan nama 69 institusi pendidikan muncul dari 72 laporan. Isinya, berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan/atau pelanggaran hak atas pendidikan yang tersebar 15 provinsi.

Sebanyak 34 laporan terkait dengan pelanggaran dari 32 sekolah. Sementara 38 pengaduan terkait dengan pelanggaran 37 perguruan tinggi/kampus.


Sekolah-sekolah yang diadukan. (AMAR Law Firm and Public Interest Law)

"Secara garis besar terdapat lima jenis bentuk tindakan yang melanggar kebebasan berpendapat dan/atau hak atas pendidikan yang dilakukan oleh institusi pendidikan dan juga kepolisian," kata Alghiffari, Senin (14/10/2019).

Baca Juga : Korban yang Terlupakan dari Demo 'Reformasi Dikorupsi'

Pertama, imbauan yang bersifat pembatasan, yaitu adanya Surat Edaran yang tidak mendukung aksi mahasiswa/pelajar, pernyataan bahwa nama kampus tidak ingin dilibatkan dalam aksi apa pun, surat pemanggilan terhadap peserta didik oleh institusi pendidikan, dan adanya imbauan serta kunjungan dari kepolisian untuk tidak mengizinkan pelajar mengikuti demonstrasi.

Kedua, berupa intimidasi, yaitu ancaman drop out, melepas tanggung jawab terhadap peserta didik sepenuhnya, ditakut-takuti mengenai bahaya demonstrasi, diancam mendapat nilai jelek pada satu atau seluruh mata pelajaran, dan diancam akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Ketiga, pemberian sanksi akademis, yaitu berupa dikeluarkan dari kampus/sekolah (drop out), menandatangani surat pengunduran diri, diberi Surat Peringatan (SP), skorsing, pemanggilan orang tua, pencabutan jabatan OSIS dan Ketua OSIS, pelarangan partisipasi dalam program sekolah, dan diwajibkan mengikuti bimbingan konseling.

Keempat, sanksi hukuman fisik berupa pemukulan oleh staf sekolah.

Kelima, dijemur, ditangkap dengan sewenang-wemang, dipukul, ditendang, ditoyor, diintimidasi secara seksual dengan ditakut-takuti akan ditahan dan disodomi oleh penghuni tahanan.

"Banyak pengadu yang takut pengaduannya ditindaklanjuti karena khawatir akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, seperti dikeluarkan dari kampus atau sekolah," kata Alghiffari.


Kampus-kampus yang diadukan. (AMAR Law Firm and Public Interest Law)

Menurutnya, tindakan 69 institusi pendidikan yang diadukan itu, tidak hanya melanggar kebebasan berpendapat. Lebih dari itu, sekolah-sekolah dan kampus-kampus melanggar hak atas pendidikan karena ada sanksi mengeluarkan pelajar/mahasiswa, menyuruh mengundurkan diri, dan melakukan skorsing.

Baca Juga : Akbar Alamsyah Jadi Korban Keempat Sebelum Perppu KPK Terbit

"Selain itu terdapat juga pelanggaran hak untuk berkumpul dan berorganisasi dalam hal pelajar diberi sanksi diberhentikan dari organisasi kesiswaan," lanjutnya.

Atas dasar itu, Alghiffari menerangkan, para pegiat hak atas pendidikan mendesak seluruh kampus/sekolah yang memberikan sanksi --baik drop out ataupun peringatan-- untuk mencabut sanksinya. Selain itu, seluruh kampus/sekolah yang mengatur pelarangan demonstrasi mencabut aturannya.

"Konvensi Hak Anak mengatur kebebasan anak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. Pembatasan hanya melalui undang-undang, bukan dengan surat edaran, ancaman, ataupun sanksi," kata dia.

Menurut Alghiffari, kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi Reformasi Dikorupsi sumbernya bukan dari massa aksi yang di dalamnya ada pelajar dan mahasiswa, melainkan dari aparat yang tidak profesional menjalankan prosedur tetap (protap). "Kami menyayangkan banyaknya korban akibat kekerasan dari aparat," kata dia.

Tag: demo

Bagikan: