Tim Editor
"Secara resmi Pak Prabowo sampai detik ini belum memutuskan akan bergabung ke dalam pemerintahan atau berada diluar pemerintahan alias menjadi mitra kritis," ungkap Juru bicara Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).
Dahnil juga mengatakan saat pertemuan atara Prabowo dengan Presiden RI Joko Widodo beberapa hari lalu, tidak ada pembicaraan terkait jabatan menteri. Ia mengaku tidak ada juga permintaan dari pihak Jokowi terhadap jabatan menteri untuk Gerindra maupun sebaliknya.
Ia menyebut pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi maupuan pimpinan partai politik koalisi pemerintahan hanya sebatas membicarakan konsep Big Push Economy, atau strategi ekonomi dorongan besar untuk menghadapi masalah pembangunan ekonomi 5 tahun kedepan, termasuk terkait dengan penyelesaian potensi disintegrasi.
"Nah, mau konsepsi itu digunakan Pak Jokowi dengan melibatkan Gerindra di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sejak awal Pak Prabowo menyatakan tak masalah, yang jelas beliau ingin total bekerja bagi kepentingan merah putih," kata Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil menegaskan kunjungan Prabowo ke sejumlah partai politik koalisi pemerintah bukan karena sudah ada restu dari Jokowi bagi Gerindra untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.
Pertemuan Prabowo dengan NasDem, PKB, dan Golkar, kata Dahnil, sudah direncanakan sebelumnya dan sudah mendapatkan izin dari partai politik di luar pemerintahan.
"Tidak, itu memang sudah direncanakan Pak Prabowo setelah bertemu sebelumnya tanpa publikasi dengan PKS," pungkasnya.
Gerindra Dapat Angin Segar
Pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendapat respon baik. Meskipun kehadiran Gerindra sempat di tolak oleh sejumlah partai politik koalisi Jokowi, namun kini mereka membuka pintu bagi lawan politiknya saat kontestasi Pilpres 2019 lalu.
PKB misalnya, Muhaimin selaku ketum secara tersirat telah memberikan restu supaya Gerindra diterima sebagai anggota koalisi pendukung Jokowi.
Bahkan Muhaimin membuat sejumlah istilah dalam ibadah salat bagi Gerindra. Ia mengandaikan Gerindra seperti makmum masbuk, yakni jemaah yang datang telat saat salat berjamaah sudah berlangsung.
"Istilah kalau salat itu ada imam ada makmum, nah makmum yang datangnya belakang namanya makmum masbuk," ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Sementara saat bertemu dengan Surya Paloh, baik Gerindra maupun NasDem sama-sama sepakat agar amendemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.
