Mencari Kalangan Profesional untuk Jadi Menteri di Kabinet Jokowi

Tim Editor

Presiden Jokowi (Foto: Twitter @Jokowi)

Jakarta, era.id - Kehadiran kalangan profesional di Kabinet Kerja II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih begitu dinantikan sejumlah kalangan. Terlebih Jokowi sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan partai politik 45 persen.

Terkait hal itu, CEO Alvara Reaearch Center, Hasanuddin Ali mengamini jika memang Presiden Jokowi akan memberikan porsi lebih banyak kursi menteri kepada kalangan profesional. Sebab, mereka tidak terbebani dengan kepentingan politik dari partai yang menaunginya.

“Dari survei terakhir yang kami lakukan, ada tiga menteri di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 yang tingkat kepuasan publiknya tinggi. Mereka terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani," jelas Hasanuddin di Jakarta, Senin (14/10).

Dua menteri yang berada di lima besar lainnya, yakni Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. "Tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan 91,95 persen," tambahnya.

Survei dilalukan dengan metode multi-stage random sampling. Ada sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang dipilih dan diwawancarai secara tatap muka. Riset memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 95 persen dengan rentang margin of error sebesar 2,35 persen.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam yang menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Jokowi dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya. 

"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," jelas Arif di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia menilai, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional misalnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian BUMN.

"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," lanjutnya.


Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Anto/era.id)

Sebagai catatan pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, dari 34 menteri yang membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebanyak 20 menteri berasal dari kalangan profesional, sementara 14 menteri merupakan perwakilan parpol.

Kabar mengenai niatan Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai salah satu menteri yang akan mengisi kabinet kerja jilid II, juga masih hangat diperbincangkan. Sekali pun mantan ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin itu, sempat menolak halus tawaran tersebut.

Direktur Suropati Syndicate, Shujahri menanggapi hal tersebut sebagai langkah yang tepat meskipun ada segelintir orang yang tidak sepakat dan menganggap Erick Thohir tidak konsisten.

“Kalau ibu pertiwi yang minta semua anak bangsa wajib mengiyakan, ini bukan persoalan niatan individu. Menjadi menteri itu berarti menjadi pembantu Presiden, Presiden yang dipilih rakyat untuk melayani rakyat. Berarti ketika ditunjuk menjadi menteri itu yang tunjuk rakyat,” ungkap dia.

Baginya saat ini kalangan profesional cocok untuk menjalankan tugas pada pos-pos kementerian. "Justru problem di kementerian-kementerian strategis itu karena mereka punya banyak tenaga expert tapi manajemennya tidak profesional serta kurang berintegritas," katanya.

 

Tag: muda bicara jokowi-maruf amin

Bagikan: