Tim Editor
ERA.id - Baru setahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo harus ikhlas dipakaikan rompi oranye khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepulangnya dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat pada 25 November lalu.
Edhy dan enam orang lainnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dugaan suap ekspor benih lobster atau benur. Dia diduga mengantongi uang mencapai Rp9,8 miliar dari ekpor benur yang menjadi kebijakannya sejak ditunjuk sebagai Menteri KP oleh Presiden Joko Widodo 2019 lalu.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Edhy langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Selain mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri di Kabinter Indonesia Maju. Edhy mengaku kasus yang menjeratnya ini adalah sebuah kecelakaan.
Akibat perbuatan Edhy, Partai Gerindra mendapat cap negatif dari publik dan terjadi kekosongan kursi menteri di Kabinet Indonesia Kerja.
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai peluang Gerindra menempati kursi kosong Menteri KP tergantung pada pembicaraan politik antara Jokowi dengan Prabowo serta penilaian publik jika Menteri KP kembali dijatah untuk partai berlambang kepala garuda tersebut.
"Itu tergantung pada pembicaraan politik antara Presiden dengan elite Gerindra, terutama Prabowo, dan juga tergantung pada penilaian publik yang akan bergulir tentang siapa yang patut menggantikan Edhy Prabowo, termasuk apakah publik berpandangan positif bila pengganti Edhy adalah kembali dari Gerindra," kata Putri saat dihubungi ERA.id, Jumat (27/11/2020).
Putri menilai kursi menteri yang sama bakal diperoleh lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan Gerindra mendapatkan kursi menteri lainnya jika terjadi reshuffle.
Alasannya, kata Putri, Gerindra merupakan partai ketiga peraih suara terbanyak pada Pemilu lalu. Sementara bila melihat kondisi kabinet saat ini, yang sarat dengan unsur 'bagi-bagi jatah', Gerindra diprediksi tidak akan dilepaskan.
"Gerindra, masuk ke dalam koalisi untuk mendapatkan dukungan kuat bagi pemerintahan; maka, Gerindra tak akan dilepaskan dan tetap mendapatkan kursi di kabinet," ucapnya.
Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai posisi menteri KP tetap menjadi jatah Gerindra. Sebab, sejak memutuskan bergabung dengan koalisi Jokowi, Gerindra seperti sudah dijatahkan memperoleh dua posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Jika kita melihat komitmen rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo, dengan Gerindra dapat dua kursi menteri, maka bisa saja pengganti Edhy Prabowo akan dari kader Gerindra lagi," kata Ujang saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).
Ujang menyebut ada sejumlah nama kader Gerindra yang berpotensi menggantikan Edhy sebagai menteri KP, misalnya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Fadli Zon. Namun, kata Ujang, nama-nama itu haruslah atas izin dari Prabowo Subianto selaku ketum partai.
Tapi, kata Ujang, tak menutup kemungkinan pengganti Edhy bukan berasal dari Gerindra melainkan dari partai politik lain atau profesional. "karena ini soal politik, maka bisa saja, pengganti Edhy Prabowo bisa dari partai lain atau pun dari kalangan Profesional," katanya.
Jika Jokowi memilih menteri KP dari partai lain apalagi dari kalangan profesional, menurut Ujang hal tersebut bisa berpengaruh pada kemesraan hubungan Prabowo dan Jokowi. Bukan tidak mungkin hubungan keduanya menjadi panas-dingin.
"Hubungan Jokowi dan Prabowo akan perang dingin. Akan panas-adem. Dan akan naik-turun. Bagai api dalam sekam. Akan saling curiga. Di politik tak ada yang akan mau legowo. Jatah ya jatah. Jika diambil atau diberikan ke orang, pasti akan membuat perhitungan," kata Ujang.
Sementara Partai Gerindra mengaku tak mau mencampuri keputusan Presiden Joko Widodo dalam mencari pengganti Edhy Prabowo untuk mengisi jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, keputusan mencari pengganti menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri," ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).
Dasco mengaku, sejak penangkapan hingga penetapan Edhy sebagai tersangka oleh KPK, Partai Gerindra belum melakukan pembicaraan dengan Jokowi. Pihaknya juga belum mendapat kabar lanjutan mengenai posisi menteri KKP dari pihak Istana.
Seperti diketahui, sejak memutuskan bergabung dengan pemerintah, Partai Gerindra mendapat jatah dua kursi menteri, yaitu Menteri Pertahanan yang dijabat oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri KKP yang diisi oleh Edhy Prabowo.
"Kita belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu. Kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden Jokowi," kata Dasco.
