Tim Editor
"Data survei menunjukkan bahwa ketika menyikapi agresifnya Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) yang terlihat ingin berkoalisi dengan Jokowi, mayoritas responden tak mau," ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
Adi menyebut ketidaksetujuan publik terkait masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, banyak datang dari kalangan parpol dan ormas yang mendukung Prabowo-Sandi. Penolakan keras, kata Adi, disuarakan secara konsisten oleh basis pemilih PDIP, NasDem, Gerindra, dan PKS.
Sedangkan dari basis ormas, penolakan datamgdari kalangan ormas Islam seperti PERSIS, FPI, dan PA 212. "Sementara basis pemilih partai relatif cair dan moderat," imbuhnya.
Adi mengatakan, mayoritas responden yang tidak setuju dengan bergabung ke dalam koalisi Jokowi merupakan kelompok yang masih belum bisa menerima kekalahan saat Pilpres 2019 lalu. Mereka beranggapan Jokowi curang.
Selain itu, alasan lainnya adalah adanya ketidaksukaan antara pemilih Jokowi dan Prabowo. "Mayoritas responden memang tak mau Prabowo menjadi bagian dari Pemerintahan Jokowi. Mereka menginginkan Prabowo harus tetap berada di luar kekuasaan sebagai oposisi," jelas Adi.
Sementara reponden yang setuju beranggapan bahwa Pilpres sudah selesai sehingha tidak perlu lagi melanjutkan perselisihan. Selain itu, bergabungnya Gerindra dinilai dapat menguatkan pemerintahan Jokowi dalam membangun bangsa.
Parameter politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada tanggal 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen, Sementara pada tingkat kepercayaan 95 persen.
