Tim Editor
"Fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan, dan tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain," ujar Sohibul melalui keterangan tertulis, Selasa (22/10/2019).
Meskipun menyatakan sikap berada di luar pemerintahan, namun Sohibul mengatakan PKS tetap menghormati sikap politik pihak lain. Ia berharap pihak lain juga menghormati sikap PKS. Sikap tersebut, kata Sohibul merupakan cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Lebih lanjut, Sohibul mengingatkan agar sikap PKS disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan. "Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif namun tetap rendah hati," ucapnya.
Baca Juga: Tiga 'PR' Besar untuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Sebelumnya, sejumlah kader Partai Dakwah ini juga sudah menyampaikan sikap politik partai mereka di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid bahkan mencibir langkah Prabowo yang merapat ke Istana dan menerima jabatan calon Menteri Pertahanan.
"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga (hanya koalisi, tak ada oposisi). Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera brharap PKS tak menjadi oposisi sendirian, ia ingin partai pengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 menjalankan fungsi check and balance pemerintahan Jokowi. "PKS tetap berharap tidak oposisi sendiri, mudah-mudahan pendukung Prabowo-Sandi ikut kami jadi oposisi," ujar Mardani.
