Tim Editor
"Berdasarkan, hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Bamus antara pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi tanggal 22 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Presiden No R51 tanggal 21 Oktober 2019 hal permintaan pemberhentian Kapolri," ucap Puan dalam rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Permintaan persetujuan DPR dalam memberhentikan Kapolri, berdasarkan pada ketentuan Ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pada Ayat 1, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan pada Ayat 2, usul pengangkatan Kapolri diajukan Presiden kepada DPR beserta alasannya.
Sekadar informasi, Tito menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPR sebelum rapat itu mulai.
"Adapun alasan pengunduran diri karena yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya untuk itu kami mohon persetujuan dewan dapat disetujui," tanya Puan di hadapan anggota DPR yang hadir.
"Setuju," jawab seluruh anggota.
Tito Karnavian turut hadir di Istana Kepresidenan kemarin (21/10/19), menjelang pengumuman menteri-menteri kabinet Jokowi periode 2019-2024. Tito dikabarkan bakal mendapat posisi baru, setelah Kapolri.
Baca Juga : Teka-teki Jabatan Baru Kapolri
Usai Rapat Paripurna, Puan mengatakan, Tito mengundurkan diri karena aturan tidak membolehkan dia memiliki rangkap jabatan. Untuk sementara waktu, tugas-tugas Kapolri akan diambil alih Wakil Kapolri Komjen Pol Ari Dono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.
"Presiden sudah sampaikan yang akan menjadi pelaksana tugas adalah Wakapolri Pak Ari Dono, sampai ditentukan lagi siapa pengganti Kapolri," kata Puan.
Meski demikian, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu enggan membocorkan ihwal jabatan baru yang bakal diemban Tito. "Tadi saya menerima Kapolri dan beliau menyampaikan diberikan amanah baru di pemerintahan. Namun apa (jabatannya)? Kita lihat saja besok. Kan, besok pelantikan," tuturnya.
