Tim Editor
Dalam acara pisah sambut usai pelantikan menteri, Susi menerima lukisan dari seluruh pegawai KKP. Sementara, Edhy diberi buku yang berisi catatan perjalanan Susi dalam mengawal visi-misi Jokowi selama lima tahun terakhir.
Tak ada beban dan keraguan yang ditinggalkan Susi dalam penyerahan jabatan Menteri KKP kepada Edhy. Bagi KKP dan Susi sendiri, Edhy bukanlah wajah baru. Mengingat, Edhy merupakan Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, pangan, serta kelautan, dan kerikanan.
"Tidak ada kekhawatiran yang ada bahwa nanti perjuangan KKP akan hilang. Pak Edhy bukanlah orang asing untuk KKP. Sekjen, Dirjen, sampai eselon 3 semua sudah terbiasa bertemu beliau dengan baik," tutur Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (23/10/2019).
Ada sejumlah catatan tugas lima tahun menjalani peran sebagai Menteri KKP yang Susi berikan kepada Edhy. Pertama, Menteri KKP memiliki tugas menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa. Kedua, Susi ingin Edhy meneruskan pelestarian laut dalam konteks meningkatkan produktivitas. Kemudian, pemerataan kesejahteraan nelayan.
"Itulah tiga pilar mengawal visi pak jokowi menjadi bekal masa depan bangsa. Bapak punya tugas baru di Kabinet Indonesia Maju, yaitu memperbaiki sumber daya manusia," tutur Susi.
Kemudian, Susi meminta Edhy mengawal Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terkait sektor perikanan tangkap nasional. Menurut dia, Perpres ini dapat membantu nelayan dan stakeholder terkait untuk memanfaatkan penangkapan ikan di laut Indonesia semaksimal mungkin.
"Saya titip penanggulangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, baik cantrang, trout, bom, portas, dinamit, semoga kita terus lestari dan produktif," sebut dia.
Menjawab pesan Susi, Edhy memegang dua prinsip dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri KKP. Pertama adalah perbaikan hubungan antara pemerintah dan nelayan, kedua memperkuat budidaya kelautan dan perikanan.
Sementara, untuk mengawal Perpres 44 Tahun 2016, Edhy berpandangan aturan ini bagus untuk pengutamaan industri perikanan dan Kelautan dimiliki dalam negeri.
"Nelayan kita dulu yang menikmati baru nelayan asing. Ini yang selama ini saya lihat, Bu Susi sedang perjuangkan. Memang tidak bisa serta merta langsung sejahtera karena butuh proses. Nah, proses yang sudah jalan tinggal saya teruskan," pungkas Edhy.
Infografik (Ilham/era.id)
