Tim Editor
"Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," kata Anies.
Sistem elektronik APBD atau e-Budgeting Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.
Djarot Saiful Hidayat (Gabriella Thesa/era.id)
Menanggapi hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat justru mempertanyakan kembali mengenai kesalahan sistem 'warisan' yang dimaksud oleh Anies. Menurutnya, kesalahan bukan pada sistem, tapi pada petugas input.
"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita," ungkap Djarot di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Anies yang Salahkan Sistem e-Budgeting Buatan Ahok
Gubernur yang memimpin DKI Jakarta selama 5 bulan ini mengatakan jika ada kesalahan pada sistem, maka itu menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperbaikinya.
"Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusup anggaran lagi nanti," kata Djarot.
Politikus PDI Perjuangan ini menyarankan sebaiknya Anies menindak tegas petugas yang bertanggung jawab namun lalai saat memasukkan data anggaran. Karenanya ia menekankan pentingnya transparansi e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Sehingga setiap orang bisa ikut mengawasi.
"Sebaiknya dibuka saja, dibuka. Kalaupun ada masukan-masukan dari siapa saja yang terima saja. Ini sebetulnya pentingnya elektronik budgeting, pentingnya transparansi," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.
Senada dengan Djarot, Gubernur DKI Jakarta era 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga buka suara soal sistem e-Budgeting APBD. Menurutnya berkat sistem e-Budgeting, semua orang bisa mendapatkan data satuan anggaran pada setiap pengadaan dan besaran bujet yang dibutuhkan. Jika masyarakat bisa mengetahui itu, maka semakin kecil kemungkinan anggaran tersebut bisa dipermainkan.
Gubernur DKI Jakarta era 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Istimewa)
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu hal, yaitu transparansi sistem yang ada," ucap Ahok kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).
Sistem e-budgeting dicanangkan sejak era Gubernur Joko Widodo lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013. Kemudian, sistem mulai beroperasi dalam situs apbd.jakarta.go.id ketika Ahok memimpin DKI pada 2015.
Sebenarnya Ahok sudah lupa-lupa ingat bagaimana detail sistem e-Budgeting yang ia luncurkan dahulu. "Kalau aku udah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di mako brimob," tuturnya.
