Tim Editor
Tiga di antaranya adalah kader Partai Gerindra, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dam Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.
Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi bilang, pihaknya masih pikir-pikir untuk mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak usulan empat nama tersebut.
Saat ini, keputusan berada di tangan pusat. DPP PKS akan bermusyawarah untuk menerima persaingan yang lebih kompetitif atau menutup pintu bursa Wagub DKI.
"Di dunia politik, komunikasi antara dua partai pengusung dengan melihat perkembangan dan dinamika kan biasa saja. Tapi, kita masih menunggu hasil dan persisnya siapa yang disepakati, yang diajukan itu siapa yang disepakati atau ada yang lain dari PKS misalnya," kata Suhaimi saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).
Meski demikian, hati kecil PKS menyatakan ketidakrelaan perihal usulan empat nama baru dari Partai Gerindra. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Arifin meminta Gerindra tak mencederai kesepakatan awal, di mana kursi Wagub DKI menjadi milik PKS.
Apalagi, PKS sudah menunjuk Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu menjadi kandidat Wagub DKI.
"Kita tetap mengawal apa yg telah disepakati. Kita berharap Gerindra juga menyepakati yang telah dibuat sama PKS, dijalankan dan tidak dicederai," tutur Arifin.
Sekadar informasi, proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI yang masih mandek bikin Partai Gerindra mulai geregetan. Gara-gara dua kandidat dari PKS, yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu tak kunjung dipilih, mendorong Gerindra untuk sodorkan nama lain.
"Benar kita usulkan. Jadi, dari PKS ada, dari kita ada. Pertimbangannya, kita berpikir (proses pemilihan wagub) macet gini, jangan-jangan figur yang diajukan kurang diterima DPRD, atau komunikasi (tak berjalan baik). Ya sudah, lah, kita ajukan," kata Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik.
Sampai saat ini, proses pemilihan wagub memang masih jalan ditempat. Meskipun alat kelengkapan dewan (AKD) DKI sudah dibentuk, tak ada kelanjutan proses pemilihan karena DPRD sedang sibuk mengejar pembahasan anggaran.
Proses penentuan wagub sampai saat ini mandek di pengaturan jadwal rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pengesahan tata tertib (Tatib) dan pembentukan panitia pemilihan (Panlih) dua kandidat wagub.
