Tim Editor
"Bagaimana mungkin hak yang sudah diberikan kepada rakyat kemudian dicabut dibatalkan kembali, saya rasa rakyat juga tidak akan terima begitu saja kalau itu terjadi," kata Agus Harimurti Yudhoyono, seperti dikutip dari Antara, Selasa (19/11/2019).
Pemilihan umum secara langsung, kata dia, merupakan amanat dari reformasi 1998. "Mereka punya hak untuk bisa memilih pemimpinnya di daerah secara langsung, mari hormati hak rakyat, kita dukung semoga demokrasi Indonesia semakin matang dan berkeadaban," kata dia.
AHY menegaskan Partai Demokrat tidak pernah memandang pemilihan kepala daerah bisa dikembalikan ke bentuk tidak langsung. "Kami tidak ingin kemudian demokrasi kita mundur ke belakang, mungkin ada yang salah 'meng-capture' atau pun menyimpulkan," ujarnya lagi.
Partai Demokrat, kata dia, tetap dengan keinginan rakyat yang telah memilih sistem pilkada berupa pemilihan langsung. "Yang jelas kami ingin bersama-sama dengan suara rakyat bahwa pilkada itu ya sudah milik rakyat, artinya rakyat bersuara ingin memilih pemimpinnya secara langsung," ujarnya pula.
Jangan ada politik uang
Ahli hukum Tata Negara, Denny Indrayana menegaskan sistem pemilihan kepala daerah merupakan pilihan-pilihan dalam politik hukum, baik pilkada asimetris, pilkada langsung, maupun tidak langsung. Hanya saja, yang perlu digaris bawahi adalah komitmen untuk menegakkan prinsip hukum yang jujur dan adil, tanpa adanya politik uang.
"Kalau dari sisi hukum tata negara, baik (pilkada) langsung, enggak langsung, asimetris, itu adalah pilihan-pilihan politik hukum," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam.
Diakui Denny, masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap pilkada langsung. Namun, Denny mengingatkan sistem pilkada langsung memang harus dibenahi, utamanya pada sisi anggaran agar tidak terlalu mahal serta meminimalkan praktik yang koruptif. "Praktik politik yang koruptif itu harus di sikapi dengan perbaikan serius dan mendasar."
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan tengah mengkaji sejumlah opsi sebagai solusi atas evaluasi pilkada langsung, salah satu opsinya adalah pilkada asimetris. Mekanisme ini dimaksudkan dengan sistem pilkada yang memungkinkan adanya perbedaan mekanisme penyelenggaraan pilkada antardaerah.
Perbedaan mekanisme penyelenggaraan dimungkinkan karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, atau aspek strategis lainnya.
Selama ini, pilkada asimetris sudah berjalan dengan adanya perbedaan sistem pilkada di sejumlah daerah, misalnya DKI Jakarta, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seiring wacana itu bakal diperluas ke daerah-daerah lain.
