Tim Editor
Rencananya, ia akan mewajibkan setiap calon pasangan mengikuti bimbingan pranikah dan memiliki sertifikat pernikahan. Jika tidak, maka pasangan tersebut harus menunda rencana pernikahannya.
Hal ini tentunya mendapat banyak komentar dari netizen atau warganet. Ada yang optimis maupun pesimis dengan wacana tersebut.
Misalnya seperti kicauan dari @theclumayjane yang menceritakan pengalamannya saat mengikuti bimbingan pranikah di suatu KUA di daerah Bogor, Jawa Barat. Ia menyebut materi yang diajarkan sama sekali tidak bisa menjadi panduan dalam membina rumah tangga.
"Sumpah, yang ngasi materi orang KUA statement-nya tolol kayak, 'Istri haram nolak kalau diajak ngewe' or 'istri wajib masakin suami', 'harus pinter dandan di rumah biar suami ga bosen pas pulang kerja'. Untung belum jadi syarat wajib, 'mayan bahan ketawa," tulis dia.
Atau kicauan @tunggalp yang setuju bahwa kelas pranikah itu penting, tapi ia mempertanyakan jika hal itu menjadi kewajiban. Menurutnya, pemerintah harus mematangkan materi yang akan diajarkan sebelum benar-benar mewajibkannya.
Kelas Pra Nikah penting tapi kalau sampai jadi syarat wajib lalu melarang nikah kalau gak ikut, itu gak bisa.
Hal penting lainnya, itu kelas pra nikah apa aja materinya? Kalau cuma perkuat peran tradisional istri suami, ya gawat. Jadi kalau ada yang punya materinya, share dong
— Tunggal Pawestri (@tunggalp) November 15, 2019
Berbeda dengan kicauan yang dibagikan oleh akun @arinnis. Ia mengaku puas dan cukup kaget dengan materi bimbingan pranikah yang dinilai sangat mengedukasi pasangan calon suami istri sebelum menikah.
"Awalnya udah skeptis, khawatir penyampaiannya bakal berbau-bau misoginis dsb. Ternyata gak sama sekali, malah ada sex education dan sebagian pembicaranya pun perempuan," kata dia.
Persoalan itu pun ditengahi oleh anggota bimbingan calon pengantin dari Kementerian Agama (Bimwin Catin Kemenag) Alissa Wahid. Ia bilang, untuk materi bimbingan yang diberikan oleh Kemenag itu meliputi konsep keluarga yang tangguh, psikologi keluarga, pemenuhan keluarga, dan persiapan menjadi orang tua.
Pada prinsipnya, kata Alissa, Kemenag memberikan materi tentang semua aspek kehidupan yang didasari prinsip keadilan, kesalingan dan keseimbangan.
"Jadi soal membangun relasi, komunikasi, konflik, menghadari tantangan hidup itu akan menggunakan prinsip-prinsip tersebut," ujar Alissa saat dihubungi era.id, baru-baru ini.
Rebranding program KUA
Jauh sebelum Menko PMK mengeluarkan ide itu yang konon katanya bertujuan mengurangi angka perceraian dan stunting demi sumber daya manusia (SDM) unggul, Kantor Urusan Agama (KUA) sudah lebih dulu memiliki program serupa, hanya saja memang tidak diwajibkan melainkan hanya disarankan. Adapun durasi bimbingannya hanya dua hari yang terbagi menjadi beberapa sesi.
Alissa mengatakan yang sudah ada di setiap KUA adalah kursus calin pengantin yang bentuknya penasihatan atau ceramah yang dilakukan selama beberapa jam saja. Namun, tidak semua pemateri di KUA mendapatkan pelatihan yang sama, hal ini disebabkan kurangnya anggaran untuk mengadakan pelatihan. Ia mengatakan dana dari APBN baru cukup untuk 150 ribu pasang, padahal setiap tahunnya ada dua juta pengantin baru.
"Harus diakui memang masih banyak, karena belum semua KUA bisa mendapatkan pelatihannya, jadi masih banyak yang pakai perspektif itu," kata Alissa.
Sementara terkait dengan sertifikasi pernikahan, putri almarhum Gus Dur ini meluruskan bahwa hal tersebut tidak bersikap wajib. Hanya saja, ia mengatakan, Menko PMK berharap semua catin (calon pengantin) bisa mendapatkan pembekalan.
Selain itu, Alissa menambahkan ketentuan harus mengkuti bimbingan selama tiga bulan pun sudah dihapus berdasarkan hasil kesepakatan antara Kemenko PMK dengan Kemenag. Saat ini, pemerintah masih terus mencari formula yang tepat. "Tidak jadi tiga bulan. Kami saat ini sedang mencari formatnya untuk pengembangan yang lebih komprehensif lagi. Jadi semacam evaluasi implementasi program," kata Alissa.
Terkait seberapa efektif program ini dalam mengurangi angka perceraian dan stunting anak pun banyak yang meragukan. Vikjen Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Rasul Edy Purwanto mengatakan gereja Katolik yang sudah lebih lama mengadakan program tersebut pun tak bisa menjamin hal tersebut.
"Tidak serta merta punya hubungan antara keikutsertaan seseorang dalam kaitannya dengan persiapan hidup berkeluarga itu dengan yang namanya tingkat, yang tadi disebut bahasa umumnya perceraian atau efek kehadiran stunting dan segala macam. Tidak kayak gitu," kata Romo Edy kepada era.id.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia meragukan program gagasan Menko PMK bisa benar-benar mengurangi angka perceraian dan stunting. Menurutnya, program itu bukan solusi tapi justru menambah masalah baru.
Marwan pun meminta agar pemerintah fokus pada hal lain yang lebih substansi. "Memangnya kalau pakai sertifikat dia baru nikah lantas besok enggak ada stunting? Ya kalau miskin ya stunting," kata Marwan.
"Enggak ada jaminan enggak ada perceraian. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Boleh dituntut enggak kalau dia masih cerai, anaknya masih stunting, padahal dia sudah punya sertifikat," tanya politikus PKB itu.
Menanggapi keraguan tersebut, Alissa mengatakan bimbingan pranikah justru sangat perlu bagi calon pasangan suami istri justru untuk mengurangi angka-angka tersebut. Ia mencontohkan, banyaknya keluarga dari ekonomi baik justru anaknya terkena stunting, dan tidak sedikit keluarga tidak mampu yang anaknya sehat. Menurut Alissa hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan kesehatan dari para calon orang tua.
"Ini bukan soal makanan atau miskin, tapi soal pengetahuan. Orang miskin kalau punya pengetahuan, anaknya tidak stunting," kata Alissa.
Namun dia mengakui jika versi bimbingan yang lama memang tidak efektif mengurangi angka perceraian. Sementara program baru soal sertifikasi pernikahan ini akan dibuatkan riset dampak setelah tiga tahun pelaksanaan. Untuk itu, Kemenko PMK dan Kemenag memasukan materi psikologi dan pengelolaan ekonomi keluarga ke dalam program tersebut.
Tidak perlu ikut dua kali
Alissa mengtakan Kemenag sedang mengajukan usulan kepada Kemenko PMK agar pasangan calon suami istri tidak perlu mengikuti program bimbingan pranikah jika bimbingan serupa sudah didapatkan dari lembaga lain.
Ia mencontohkan umat Katolik yang memang mewajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah selama tiga bulan, maka tidak perlu lagi mengikuti bimbingan serupa yang diadakan oleh pemerintah. Begitu pula dengan umat muslim maupun agama lainnya.
Mereka, kata Alissa, hanya perlu memberikan bukti telah mengikuti bimbingan pranikah kepada KUA. Apalagi sudah ada beberapa organisasi yang mendapat persetujuan Kemenag untuk menyelenggarakan bimcatin (bimbingan calon pengantin).
"Kemarin saya mengusulkan itu ke Pak Menko. Dibuat model yang sama, jadi kalau sudah ikut di gereja maka sertifikat bimbingan dari gereja sudah bisa dipakai untuk pengesahan perkawinan di Dukcapil," kata Alissa.
