Jokowi Jadikan Golkar Jangkar Politik

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Partai Golkar mulai memunculkan taringnya. Merujuk hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Golkar jadi salah satu dari tiga partai politik (parpol) dengan elektabilitas tertinggi.

Dalam survei itu, Golkar meraih 15,5 persen suara responden, sedikit di atas Gerindra yang elektabilitasnya 14 persen, meski masih di bawah PDIP yang elektabilitasnya mencapai 22,2 persen. Besarnya kekuatan Golkar nampak telah dipetakan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan akan kembali diusung PDIP pada Pilpres 2019.  

Pengamat politik Universitas Islam Nasional (UIN), Gun Gun Herianto, melihat adanya kepentingan Jokowi mengikat Golkar jelang pilpres tahun depan. Soal rangkap jabatan menteri misalnya, Jokowi yang dulu tegas melarang menterinya menggenggam dua jabatan nampak melunak sekarang.

Lihat saja, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga menjabat Ketua Umum Golkar. Atau Idrus Marham, yang tak lama setelah dilantik sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa langsung mengemban jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kelembagaan Golkar.

"Ini Jokowi mempertahankan Pak Airlangga, itu dalam konteks jangkar baru politik Pak Jokowi dalam konsolidasi kekuatan 2019. Reshuffle kemarin bicaranya bukan proses produktivitas kinerja lagi, tapi cenderung menjaga keseimbangan politik hingga 2019," ungkap Gun Gun kepada era.id.


(Infografis: era.id)

PDIP bantah bermanuver

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan PDIP telah berkomitmen memisahkan urusan kepartaian dan urusan kenegaraan. Atau dalam kata lain dijamin kerja Jokowi di pemerintahan tak akan terganggu dengan dinamika politik nasional.

Bagi PDIP, kata Arteria, kekuasan bukan segalanya. Hal tersebut diyakini Arteria juga dipegang teguh oleh Jokowi, sebagaimana dipegang teguh kader PDIP lainnya. Karenanya, Arteria yakin segala keputusan yang diambil Jokowi selalu didasari pada kepentingan rakyat.

Meski begitu, Arteria tak menampik bahwa kenyamanan Jokowi dalam menjalankan tugas kepresidenan menjadi salah satu fokus PDIP. Dengan rasa nyaman, Jokowi diharapkan dapat bekerja dengan maksimal dan menunjukkan capaian-capaian yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

"PDI Perjuangan selalu menjadi partai pelopor. PDI perjuangan tidak penting kursi kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan itu sesuai kehendak rakyat, bagaimana presiden yang kami usung ini bisa nyaman bekerja, yakin bekerja, sehingga mendapatkan dukungan dari banyak pihak," kata Arteria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2018).

Terkait rangkap jabatan Airlangga dan Idrus, serta kaitannya dengan upaya merangkul Golkar, Arteria tak menjawab. Ia malah menyatakan bahwa PDIP menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan sikapnya.

Mengizinkan atau tidak rangkap jabatan di posisi menteri jadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Yang jelas, Arteria yakin, apapun keputusannya, Jokowi pasti menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan.

"Pak Jokowi ini pada dasarnya sudah menjadi presiden berdasarkan konstitusi dan hukum negara. Berdasarkan UU dan diberi kewenangan hak prerogatif untuk itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi," kata Arteria.

"Saya yakin keputusan Pak Jokowi sekalipun boleh rangkap jabatan terkait dengan saudara kami, Pak Airlangga Hartarto dan Bang Idrus Marham itu tujuannya bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk rakyat," sambungnya.

Tag: pemilu 2019

Bagikan: