Menag Janji Berangkatkan Umrah Korban Penipuan First Travel

Tim Editor

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. (Gabriella Thesa/era.id)

Jakarta, era.id - Secercah cahaya datang dari pemerintah untuk jemaah korban penipuan agen umrah First Travel. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan pihaknya akan mengusahakan para korban penipuan agar bisa berangkat ke tanah suci.

Namun sayangnya, tidak semua jemaah yang menjadi korban penipuan mendapat bantuan dari pemerintah. Hanya beberapa pihak saja yang akan dibantu, khususnya mereka dari ekonomi tidak mampu.

"Nanti akan kita inventarisasi mana yang perlu kita bantu, kalau yang kaya tidak usah dibantu lah, relakan saja, kan menjadi pahala. Yang pantas dibantu saja yang nanti kita berangkatkan," ujar Fachrul saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul menambahkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan korban First Travel dari ekonomi berada untuk bisa merelakan dan memberi kesempatan bagi jemaah yang memang tidak mampu.

"Teman-teman korban First Travel orang kaya yang mestinya bisa umrah plus pun masih mampu, tapi mengambil promo lagi. Ini mungkin akan kami ajak ngomong bagaimana kalau direlakan untuk teman-teman yang tidak punya," papar Fachrul.

Fachrul mengakui memang ada kesulitan untuk memperjuangkan hak seluruh korban first travel karena sudah berkekuatan hukum tetap. Namun ia akan tetap mencari cara agar para korban First Travel bisa mendapatkan haknya kembali.



"Memang sudah sulit karena pengadilan sudah memutuskan asetnya dikembalikan sebagai milik negara. Tapi kami akan tetap mencari akal apa yang bisa dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutus bahwa barang bukti yang disita dalam perkara First Travel dirampas untuk negara. Hal itu tercantum dalam Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019.

Keputusan tersebut langsung ditolak oleh para jemaah korban penipuan First Travel karena dinilai tidak adil. Pasalnya, mereka sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi, padahal sudah ditipu dan tidak jadi berangkat ke tanah suci.

Polemik ini mendapat tanggapan dari Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin. Ia menilai putusan kasasi MA terhadap kasus penipuan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

ST Burhanuddin mengatakan, meskipun kasasi MA telah menetapkan aset sitaan akan dilelang dan diberikan kepada negara, namun ia mengatakan seharusnya aset itu dikembalikan kepada korban. Ia menilai putusan itu bermasalah.

"Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah," kata Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11).

Dalam perkara First travel, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.



Pada Mei 2018, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Depok pada pasangan Andika-Anniesa Hasibuan. Tak hanya dihukum penjara, Andika dan Anniesa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp10 miliar.

Permasalahan itu dimulai dari putusan tingkat kasasi di MA yang menetapkan bahwa seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jemaah, melainkan dirampas oleh negara.

Burhanuddin mengatakan, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. "Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan," ujarnya.

Karena adanya perbedaan itu, Kejagung memerintahkan Kejaksaan Negeri Depok menunda eksekusi aset pada kasus First Travel hingga selesai dilakukan kajian tindak lanjut kasus itu.

Batas waktu penundaan eksekusi itu tidak ditentukan sembari kejaksaan mencari solusi mengembalikan aset nasabah yang mengalami kerugian.

Tag: sidang first travel

Bagikan: