Kejanggalan Aset Sitaan First Travel yang Diambil Negara

Tim Editor

Tiga terdakwa kasus First Travel (era.id)

Jakarta, era.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Ace Hasan Syadzily menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait aset sitaan agen umrah First Travel untuk negara dianggap aneh dan janggal. Sebab, menurutnya, yang dirugikan adalah jemaah korban penipuan, bukan negara.

"Menurut saya aneh dan janggal. Karena saya kira kasus penipuan yang dilakukan oleh First Travel tidak ada kerugian negara diakibatkan dari kasus ini," ujar Ace di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurut Ace, seharusnya hasil lelang aset sitaan First Travel diberikan kepada jemaah yang menjadi korban penipuan. Pasalnya, seluruh kekayaan itu dibeli dari uang para jemaah yang tertipu.

"Oleh karena itu menurut saya, kalau memang sekarang disita negara, maka negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kepastian hukum untuk para korban First Travel itu," kata Ace.



Untuk meluruskan hal ini, Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan Komisi VIII yang membawahi bidang agama dan sosial akan memanggil Menteri Agama Fachrul Razi untuk menanyakan solusi pengembalian kerugian bagi para jemaah korban penipuan First Travel.

"Kita nanti akan coba memanggil Kemenag, terutama Dirjen Haji untuk menanyakan solusinya," kata Ace.

Tak hanya memanggil Menag saja, Komisi VIII DPR RI juga akan mengundang pakar hukum pidana dan perdata untuk memberi masukan langkah apa yang paling tepat menyelesaikan polemik ini.

Ace mengatakan, jangan sampai hal ini justru lebih merugikan para jemaah yang tertipu karena kelalaian negara.

"Saya katakan kelalaian negara kenapa? Seharusnya penipuan yang dilakukan oleh First Travel ini sejak awal sudah terdeteksi oleh Kemenag. Kenapa? Karena Kemenag adalah lembaga yang memang punya tanggung jawab memanta

Tag: sidang first travel

Bagikan: