Dianggap Emosi Melulu, Pak Jokowi Lagi Galau?

Tim Editor

    Sedang memuat podcast...

    Presiden Joko Widodo (ist)

    Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo belakangan dianggap emosional dalam menanggapi isu-isu terkini. Padahal sebelumnya, Jokowi dianggap orang yang kalem dan santuy. Ada dua komentar Jokowi yang dianggap oleh politikus sebagai reaksi yang berlebihan, yakni komentar soal amendemen UUD 1945 dan hukuman mati untuk koruptor.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menduga sikap emosional mantan Wali Kota Solo itu dalam menyampaikan pernyataan belakangan ini disebabkan suasana kebatinannya yang sedang galau.

    "Bisa saja dua kasus tersebut itu memang karena suasana kebatinan Jokowi yang sedang galau. Galau karena banyak yang mengkritik karena dianggap dia akan jadi presiden selama tiga periode. Dan galau karena korupsi semakin hari semakin merajalela dan tanpa solusi," ujar Ujang saat dihubungi era.id, Kamis (12/12/2019).

    Ujang mengatakan, sebaiknya seorang pemimpin tidak seharusnya mudah emosi di depan publik. Namun dalam kasus wacana perpanjangan masa jabatan presiden, tak heran jika Jokowi mendadak emosional. Jokowi terkesan tak mau terlihat ingin terus berkuasa.

    "Sebagai manusia biasa, rasa emosional itu pasti ada dan itu terbawa dalam kasus penambahan jabatan presiden. Karena rakyat menyalahkan Jokowi terkait penambahan masa jabatan presiden, makanya Jokowi kelihatan emosional," kata Ujang.

    Sementara sikap emosional Jokowi terkait hukuman mati untuk koruptor menurut Ujang karena didasari rasa geregetan terhadap maraknya perilaku korupsi, tapi terbentur dengan upaya penegakkan hukum, seperti revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga anti rasuah.

    "Jokowi bisa saja emosional karena geregetan melihat banyaknya korupsi di negeri ini. Hampir semua lini kehidupan di negeri ini dipenuhi dan disesaki dengan perilaku dan kasus korupsi. Namun Jokowi juga tak bisa berbuat banyak. Terkadang kebijakannya pun tak mendukung upaya penegakkan korupsi. Seperti merevisi UU KPK," tambahnya.


    Infografik (Ilham/era.id)

    Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan tidak seharusnya Presiden Jokowi menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden secara emosional jika saja sudah mendapatkan masukan yang lengkap, komprehensif, dan menyeluruh dari MPR maupun fraksi-fraksi.

    "Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," ujar Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

    Sementara Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan soal hukuman mati bagi koruptur hendaknya tidak perlu ditanggapi secara emosional. Terlebih sudah ada Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur soal hukuman mati.

    "Tetapi kita tentu tidak boleh emosional di dalam menanggapai soal isu pidana mati, meskipun kasus korupsi itu adalah kejahatan serius, kejahatan luar biasa," ujar Arsul di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

    Tag: jokowi

    Bagikan :