Tim Editor
Pernyataan itu disampaikan Anggota Majelis Kehormatan Gerindra, Permadi, dalam sidang majelis kehormatan di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan.
“Ada beberapa pelanggaran yang harus diberi tindakan, mulai dari tidak membayar iuran, tapi yang paling berat berkaitan dengan narkoba. Apalagi bukan sebagai pengguna tetapi pengedar, itu Pak Prabowo pesan harus dilakukan pemecatan dan tidak ada bantuan hukum,” ujar Permadi.
Imbauan tersebut juga sejalan dengan hasil Sidang Majelis Kehormatan yang mengusulkan pemberhentian terhadap JGKS. Dua pelanggaran fatal yang tidak bisa ditolerir Partai Gerindra adalah korupsi, dan narkoba.
"Apapun prestasinya, apapun pengabdiannya kepada partai kalau sudah terlibat dua hal tersebut dikalikan nol,” ujar Anggota Majelis Kehormatan Gerindra, Habiburokhman.
“Sikap kami tegas. Kami semua bulat sepakat merekomendasikan pemberhentian sebagai kader terhadap yang bersangkutan," tambah Habiburokhman.
Menurutnya, rekomendasi itu diambil atas pertimbangan informasi yang valid dari lembaga kepolisian, serta keterangan dari Kader Gerindra DPD Bali. Pemberhentian ini nantinya terdiri dari tiga rangkap, yakni pemberhentian sebagai anggota partai Gerindra, sebagai anggota pengurus Partai Gerindra, serta anggota dewan.
Tahap selanjutnya dari hasil putusan sidang ini adalah pemeriksaan langsung barang bukti tersangka JGKS berupa 30 gram sabu-sabu serta senjata api oleh Pihak Gerindra. Rencananya, Majelis Kehormatan Gerindra akan mendatangi langsung Kepolisian Resor Kota Denpasar, Jumat (10/11/2017).
Catatan Gerindra sudah lima orang anggota partainya yang dipecat karena kedapatan menggunakan narkoba selama satu tahun terakhir. Ke depannya, internal partai akan melakukan evaluasi dan kerja sama dengan BNN guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dalam tubuh partai.
