Tim Editor
Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga disebut-sebut akan mengangkat kalangan militer untuk menempati posisi sebagai penjabat gubernur di daerah-daerah yang mengalami kekosongan kekuasaan selama masa pilkada.
Berbeda dengan Kapolri yang belum bereaksi soal potensi dwifungsi ini, Panglima TNI justru langsung menegaskan, TNI akan berpegang pada konstitusi. Hadi memang tak melarang atau memperbolehkan.
"TNI hanya ikut konstitusi," kata Hadi di DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Namun, jika membedah Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka pesan panglima jadi jelas. Sesuai Pasal 39 Ayat 2, Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Lalu, pada Pasal 47 Ayat 1, disebutkan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Hadi mengatakan, TNI tak akan goyah, sekalipun musim politik akan dipenuhi oleh hujan intrik dan arus godaan yang dapat menggoyang netralitas mereka.
"Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi TNI. Sesuai dengan UU Nomor 34/2004 bahwa di situ juga dijabarkan diatur TNI harus netral. Jadi netralitas yang saya pegang," tambah dia.
Hadi mengatakan, netralitas TNI menjadi satu hal yang krusial dalam penyelenggaraan pilkada. Menurut Hadi, netralitas TNI dalam pilkada selalu jadi bahasan dalam setiap rapat dan koordinasi yang dilakukan TNI, baik di internal institusi maupun koordinasi di lintas institusi.
Terkait dengan penunjukan dua Pati Polri itu, Hadi menolak berkomentar. Baginya, yang jelas TNI akan netral. “Saya sampaikan, saya punya konstitusi, TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan di Rapim TNI dan Polri pun, saya dengan amanat saya, kami sampaikan netralitas itu harga mati,” ucapnya.
Segendang sepenarian dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizar Ryacudu juga menegaskan bahwa pihaknya akan turut mengawal terwujudnya netralitas TNI selama masa pilkada.
“(Netralitas) harus dikawal. Jangan macam-macam saya juga enggak suka gitu-gitu. Saya dari dulu selalu adil,” tegas Ryamizard ditemui di kesempatan yang sama.
Soal wacana Kemendagri yang juga akan menunjuk TNI sebagai penjabat gubernur, Ryamizard menyatakan penolakan. “Kalau bisa enggak usah lah,” katanya.
