Warbiasa, Ada ASN di Kudus yang Bolos 176 Hari

Tim Editor

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kudus. (ANTARA / Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus, era.id - Judul yang ada di atas, bukan berarti kami memberi apresiasi. Cuma ungkapan elus dada melihat kelakuan empat Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang bertugas di lembaga pendidikan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Begini ceritanya. Keempat ASN itu sepertinya bakal susah mengelak lagi dari ancaman pemecatan. Masalahnya memang tidak sepele. Mereka dianggap sudah melanggar kedisiplinan kelas berat karena ketahuan tidak masuk kerja selama 176 hari dalam satu tahun.

Angka itu nyaris menyentuh jumlah setengah tahun. Asumsi ASN cuma kerja Senin-Jumat, sepertinya mereka memang sudah sukses tak masuk setengah tahun.

"Dari keempat ASN tersebut, terdapat tiga orang yang merupakan guru sekolah dasar, sedangkan satu ASN merupakan pegawai administrasi di SMP," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Catur Widyatno di Kudus, Jumat. (17/1/2020) seperti dilansir Antara.

Ia mengungkapkan keempat ASN tersebut sudah diberikan pembinaan, baik oleh kepala sekolahnya sendiri, UPT, hingga dipanggil oleh Inspektorat maupun BKPP.

Bahkan, lanjut dia, ada yang dibawa ke tim medis guna memastikan yang bersangkutan benar-benar sakit sesuai alasan yang disampaikan atau tidak.

Surat teguran kepada keempat ASN tersebut, katanya, sudah dilayangkan hingga tiga kali, namun tidak juga diindahkan.

"Kepala sekolahnya juga sempat datang ke rumahnya langsung untuk memastikan keberadaannya, ternyata tidak ada di rumah dan tidak masuk sekolah," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, tugasnya mengajar di sekolah, ternyata tidak menunaikan tugasnya dengan benar sehingga melanggar kedisiplinan ASN.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang Disiplin ASN disebutkan bahwa jika dalam 46 hari tidak masuk kerja, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Sanksi berat terhadap keempat ASN tersebut, katanya, akan dilaksanakan setelah ada surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Dalam waktu dekat, kami akan berkirim surat ke Kemendagri," ujarnya. 

Tag: eranusantara

Bagikan: