Tim Editor
DPR pun mewanti-wanti agar kerja sama GoJek dengan sekolah tak ada kaitannya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Seperti yang kita tahu, Nadiem adalah pendiri dari aplikasi transportasi online karya anak bangsa itu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan jangan sampai ada kepanjangan tangan dari Mendikbud lewat instruksi dan kebijakan.
"Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," ucap dia saat dihubungi, Senin (17/2/2020).
Sementara itu, Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat sebagai kecanggihan teknologi. Soalnya bisa memudahkan transaksi pembayaran, transparan, dan cashless.
"Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar," ujar Andreas melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2020).
Namun, Andreas mengatakan, Komisi X perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari 'mas' Mendikbud agar tak ada conflict of interest.
"Saya kira pada aspek ini mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," kata Andreas.
Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, para orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay.
Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Go-Jek di fitur GoBills. Disebutkan saat ini ada 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar sebagai mitra kerja GoBills.
Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse menjelaskan, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.
Ini terlihat dari fasilitas pembayaran berbagai layanan GoJek, tagihan, pajak, hingga donasi.
Layanan terbaru ini membebaskan orangtua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah.
"Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran," kata Arno, Senin (17/2).
