Tim Editor
Meski tak jadi, anggota DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyebut penundaan rapid test bukan lantaran banyaknya penolakan dari masyarakat. Tapi karena belum dibicarakan lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dengan fraksi-fraksi.
"Enggak tepat juga kalau dibilang ditunda, pelaksanaan rencana itu memang belum dibicarakan dengan fraksi tentang teknis dan jadwalnya," ujar Arsul saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).
Arsul mengatakan rencana rapid test untuk anggota DPR RI masih akan dibahas oleh masing-masing fraksi yang kemudian disampaikan ke Kesetjenan DPR.
Namun dia belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. "Apakah nanti akan jadi dilaksanakan sebelum dimulai masa sidang tentu harus dibicarakan dulu dengan fraksi-fraksi yang ada," kata Arsul.
Terkait dengan tudingan miring publik terhadap rencana rapid test untuk anggota DPR, Arsul meluruskan bahwa test kit yang digunakan berasal dari internal DPR yang urunan membeli 40.000 rapid test. Jadi tak benar jika rapid test yang dibeli menggunakan anggaran negara.
Dari 40.000 test kit, hanya akan digunakan kurang lebih 2.000 kit untuk anggota DPR dan keluarganya. Sementara sisanya akan disumbangkan kepada rumah sakit dan masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Bahkan rencananya akan ada yang disumbangkan," kata Arsul.
Adapun yang akan menjalankan rapid test, kata Arsul, adalah anggota DPR yang memiliki keluhan kesehatan setelah masa reses dan turun ke daerah pemilihannya. Sementara yang tidak bergejala maupun merasa sehat, tidak diprioritaskan.
"Misalnya bagi mereka yang merasa ada keluhan atau kurang fit setelah reses dari dapil maka didahulukan. Sedangkan yang merasa sehat, tidak ada keluhan apapun maka belakangan," kata Arsul.
