Ngototnya Pemerintah Tetap Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Tim Editor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, era.id - Program Kartu Prakerja menuai banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran di tengah pandemi virus korona baru. Banyak yang menyarankan jika kartu sakti tersebut dialihkan menjadi bantuan langsung tunai.

Namun, pemerintah tetap ngotot jika para pengangguran yang kena PHK lebih membutuhkan pelatihan ketimbang uang. Alasannya, program Kartu Prakerja saat ini pun sudah termasuk dalam kebijakan jaring pengaman sosial yang juga mencakup berbagai bantuan uang.

"Terkait dengan Kartu Prakerja, kita sudah punya banyak BLT. Paketnya ada Rp105 triliun, itu tambahan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo secara virtual, Rabu (22/4/2020).

Airlangga juga mengatakan mengganti Kartu Prakerja dengan BLT dinilai tidak relevan. Sebab, pemerintah sudah memiliki banyak BLT dari program jaring pengaman sosial yang disalurkan.

Misalnya, Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Anggaran PKH naik menjadi Rp 37,4 triliun dari sebelumnya Rp 29,13 triliun. Target penerimanya juga naik 800.000, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM.

"Nah, Kartu Prakerja ini dikonversi menjadi jaring pengaman sosial juga. Semula untuk reskilling dan upskilling, sekarang tentu kita memberikan kepada mereka yang dirumahkan," kata Airlangga.

Kartu Prakerja yang masuk dalam jaring pengaman sosial ini juga sifatnya hanya sementara. Artinya, setelah kondisi kondusif pasca COVIDd-19, program Kartu Prakerja akan kembali para fungsi awalnya yaitu untuk reskilling dan upskilling.

"Kartu Prakerja untuk mereka yang kehilangan pekerjaan ini juga sifatnya temporary. Artinya apabila situasi normal, dia akan sesuai dengan desain awal itu untuk upskilling dan reskilling.

Sedangkan untuk program pelatihan di Kartu Prakerja, Ketua Umum Golkar ini membantah jika pemerintah membuang-buang anggaran sebesar Rp5,6 triliun. Dia membeberkan berbagai manfaat dari Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK maupun di rumahkan akibat COVID-19.

Misalnya, mereka yang di rumahkan dan menjadi peserta Kartu Prakerja bisa meningkatkan kemampuan yang mereka miliki selama wabah COVID-19. Selain itu, mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan.

"Kartu Prakerja tetap akan ada pelatihan yang online dan offline. Jadi tidak 5,6 juta itu seluruhnya akan pelatihan online," tegas Airlangga.
 

Tag: kartu prakerja

Bagikan: