Penderita Menurun, KLB Campak Asmat Dicabut

Tim Editor

Foto kemenkes.go.id

Jakarta, era.id - Pemerintah Kabupaten Asmat, Papua, mencabut status kejadian luar biasa (KLB) campak. Pencabutan status KLB itu ditetapkan melalui surat yang ditanda tangani Bupati Asmat pada Senin 5 Februari 2018.

Berdasarkan salinan surat yang diperoleh tim era.id pada Selasa (6/2/2018), dijelaskan keputusan mencabut status KLB campak berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat pada 4 Februari tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat menyatakan penderita campak di Asmat telah menurun. Tidak lagi ditemukan kasus baru di seluruh Asmat berdasarkan laporan tim satgas TNI-Polri. Apabila ditemukan kasus baru dan tidak termasuk kriteria KLB, hal itu dipastikan normal dan tertangani. 

Di RSUD Agats ada 12 orang penderita campak yang masih dirawat, yakni 9 anak yang dirawat inap akibat gizi buruk dan 3 anak terkena campak. Kondisi dinilai makin terkendali dengan indikator vaksinasi di 224 kampung yang berada di 23 distrik.

"Penetapan kejadian luar biasa campak dinyatakan dicabut dan telah berakhir," demikian dikutip dari surat yang ditanda tangani Bupati Asmat, Elisa Kambu.



Hingga status KLB berakhir, tercatat anak meninggal sebanyak 72 orang. Mereka meninggal akibat campak sebanyak 66 orang dan gizi buruk 6 orang. Jumlah meninggal di rumah sakit sebanyak 8 orang sisanya ditemukan di kampung per-September hingga 4 Februari 2018 dengan penyebaran merata. Pasien rujuk ke RSUD Agats ditemukan pada 20-22 Januari 2018 lalu.

Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sejumlah institusi negara bergabung, termasuk TNI-Polri, dalam satuan tugas (satgas) khusus untuk menghentikan laju angka kematian dan penderitaan masyarakat Asmat.

Bersama Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kemenko PMK mengawal kerja satgas yang difokuskan pada penanganan masalah kesehatan, sosial budaya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan di Papua. Selain pembentukan satgas, diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Rabu (31/1/2018). 

Inpres tersebut juga menjadi panduan bagi setiap institusi yang terlibat dalam satgas untuk mengintegrasikan setiap langkah yang dilakukan dalam upaya penanganan KLB di Asmat.



Anak-anak Asmat. Foto: Kemenkes

Tag: asmat

Bagikan: