Tim Editor
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan pemerintah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan penyelenggara Pemilu membahas tambahan anggaran Pilkada 2020. Hasilnya, semua setuju usulan penambahan anggaran dari KPU yang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,7 triliun, DKPP sebesar Rp39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp478 miliar.
"Menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp4.768.653.968.000, Bawaslu sebesar Rp478.923.004.000, dan DKPP sebesar Rp39.052.469.000 terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Kamis (11/6).
Tambahan anggaran ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memerhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga mengikuti RDP tersebut sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp1.024.645.673.000 kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada bulan Juni 2020.
"Sedangkan realisasi anggaran di tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2020," papar Doli.
Sri Mulyani mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp1,02 triliun itu akan dikucurkan demi menjamin kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang dimulai pada 15 Juni.
"Dalam rangka untuk melaksanakan proses Pilkada sesuai amanat Perppu yang telah jadi undang-undang, kami mendukung melalui pemenuhan permintaan sebesar Rp1 triliun atau Rp1,02 triliun yang tadi disampaikan Pak Mendagri (Tito Karnavian)," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, total anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah, mencapai Rp 15 triliun.
