Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda utk membahasnya dan meminta DPR sbg pengusul utk lbh bnyk berdialog dan menyerap aspirasi dulu dgn semua elemen masyarakat. Pemerintah msh lbh fokus dulu utk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) June 16, 2020

Pembahasan RUU HIP yang mulai sejak tanggal 11 Februari 2020 di Badan Legislasi DPR RI belakangan menuai polemik. Sejumlah fraksi tegas menolak karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

Beberapa ormas Islam pun ikut dalam barisan menolak dengan alasan yang sama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (12/6) malam mengeluarkan maklumat penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

"Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu, patut diusut oleh pihak yang berwajib," ujar MUI dalam maklumat MUI Pusat dan MUI se-provinsi Indonesia.

Sementara PP Muhammadiyah bertekad mengawal RUU tersebut dengan menyiapkan tim “jihad konstitusi” yang diketua Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.