Kisah Negeri Agraris Pengimpor Beras

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Presiden Jokowi meninjau persediaan beras (Sumber: Bulog)

Jakarta, era.id - Kabar buruk, impor 500.000 ton beras telah dipastikan. Kabar baiknya, penentangan atas kebijakan ini tak bisa begitu saja dihentikan. Cita-cita mewujudkan swasembada beras perlu terpelihara dengan baik.

Dari parlemen, Ketua DPR, Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mengedepankan penyerapan hasil bumi petani lokal. Kata Bambang, impor boleh saja, namun jelas harus dijadikan opsi terakhir dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Swasembada beras memang bukan jalan pendek. Tak pintas, yang manfaatnya hanya dirasakan selintas sebagaimana telah dirasakan dalam kebijakan-kebijakan impor yang selama ini dilakukan.

“Kita inginnya swasembada beras, agar harga stabil tetap di angka Rp5.000/kg dan harga beras di masyarakat tidak lebih di harga Rp9.000,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (8/2/2018).


Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Mery/era.id)


Musim panen

Kementerian Pertanian (Kementan) telah merilis estimasi hasil tani selama periode panen raya yang akan berakhir pada Maret 2018 mendatang.

Pada panen raya ini, Kementan memprediksi peningkatan luas lahan panen, dari 854 ribu hektare pada Januari menjadi 1,64 juta hektare pada periode mendatang. Hasil panennya pun diperkirakan meningkat sekitar dua kali lipat. Dari 2,7 juta ton jadi 5,4 juta ton beras.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut pemerintah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ini.

Sebelum memutuskan impor, pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan riset dan pendataan mendalam terhadap ketersediaan stok beras nasional

"Kalau tidak cukup, ya boleh saja impor. Tapi kalau cukup, ya tidak impor. Sesederhana itu, tapi yang jelas acuan untuk impor atau tidak adalah stok," kata Eny.

Indikasi pengabaian prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari waktu impor yang dianggap tak tepat lantaran bertepatan dengan periode panen raya. 

"Keputusan impor itu bukan salah tapi terlambat. Kalau impor baru masuk Februari, mau nanti pemerintah memutuskan impor atau tidak, ya nanti pasti Februari harga turun. Kan setelah panen harga pasti turun," tambah Eny.


(Infografis: era.id)


Kontradiktif

Di tahun 2015, saat membuka Munas HIPMI XV 12 Januari 2015 di Bandung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengucapkan tekad untuk mewujudkan swasembada pangan.

Bahkan, Jokowi saat itu berjanji akan mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Dan beras, dikatakan Jokowi jadi prioritas utama swasembada di tahun pertamanya. Setelah tiga tahun, Jokowi berjanji, tak akan ada lagi impor beras.

“Saya sampaikan berkali-kali bahwa dalam 3 tahun saya targetkan kepada Menteri Pertanian untuk bisa swasembada. Tiga tahun tidak boleh lebih," ucap Jokowi kala itu.

"Mungkin dimulai dengan beras, kemudian nanti jagung, kemudian gula, kemudian tahun berikut kedelai, terus daging, semuanya. Saya meyakini dalam tiga tahun kita akan kelimpahan yang namanya beras. Tidak ada impor lagi untuk beras setelah 3 tahun," tambah presiden yang kini menjajaki tahun keempat pemerintahannya.

Dan kembali lagi pada kabar buruk. Akhirnya, janji pemerintah untuk menghentikan impor beras setidaknya sampai tahun 2019 gagal dipenuhi.

Tag: impor beras

Bagikan: