Tim Editor
Dia meminta agar para menterinya mempercepat belanja kementerian untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat," tegas Jokowi saat rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020)
Mantan Wali Kota Solo itu mencontohkan anggaran di bidang kesehatan. Jokowi menyebut telah memberikan anggaran sebesar Rp75 triliun, tapi yang digunakan kurang dari 10 persen.
Hal ini, kata dia, menjadi hambatan untuk menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat. Padahal, saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh situasi krisis akibat pandemi virus korona.
"Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen, coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ucap Jokowi.
Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera dikeluarkan untuk penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran seperti pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, dan belanja peralatan. Dengan begitu, kata dia, uang yang beredar di masyarakat dapat memicu aktivitas perekonomian.
"Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.
Selain anggaran Kesehatan, Jokowi juga menyoroti anggaran untuk bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. Dia menegaskan anggaran yang sudah diberikan segera dikeluarkan untuk bansos karena sudah ditunggu oleh masyarakat.
Dia meminta kementerian terkait cepat memrespon masalah yang ada jika ada hambatan di lapangan. "Harusnya 100 persen (sudah tersalurkan)," tegas Jokowi.
Teguran keras juga diberikan kepada bidang ekonomi. Jokowi menegaskan, anggaran untuk stimulus ekonomi harus segera masuk ke usaha kecil, usaha mikro, usaha besar, perbankan, dan semuanya yang berkaitan dengan ekonomi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta kementerian terkait untuk memprioritaskan stimulus ekonomi kepada industri manufaktur, khususnya padat karya. Hal ini untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Jangan sudah PHK gede-gedean, duit se-rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," tegas Jokowi.
"Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya," imbuh Jokowi.
Oleh karenanya, Jokowi meminta para menterinya untuk mempercepat akselerasi kinerjanya. Dia bahkan memerintahkan agar tak segan-segan menerbitkan peraturan baru jika ada hambatan regulasi.
"Percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya biar cepat. Kalau perlu Perpres (peraturan presiden), saya keluarkan Perpresnya," tegas Jokowi.
