Tim Editor
Lalu bagaimana respon para partai pendukung pemerintah? Seperti biasa-biasanya juga, petinggi parpol bilang kalau reshuffle memang hak prerogatif presiden.
"Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).
PDIP berharap, teguran dari Presiden Jokowi bisa semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. Agar secepatnya mencari solusi dalam memercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional.
"PDIP mendorong agar para menteri bekerja lebih keras ditengah masa pandemi COVID-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," ucap Hasto.
Perombakan susunan menteri di era Jokowi juga bukan cerita baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah pernah gonta-ganti 'pembantu' secara besar-besaran --setidaknya dua kali-- di periode pertamanya.
Perombakan menteri pertama kali bahkan terjadi hanya 10 bulan setelah menjabat. Saat itu, Jokowi-Jusuf Kalla mengganti dan menggeser empat menteri.
"Jadi ada kemungkinan reshuffle ini akan dilakukan setelah satu tahun masa periode kedua beliau. Oktober 2020 depan adalah masa satu tahun periode itu," ujar pengamat politik Ray Rangkuti kepada era.id, Senin (29/6/2020).
Ray memprediksi reshuffle akan diumumkan sekitar Desember atau awal Januari. Menurutnya, penilaian dalam reshuffle nanti bukan saja karena kelambanan kinerja kabinet merespon wabah COVID-19, tapi memang soal kinerja menteri sejak hari pertama dilantik sebagai menteri.
Ray membeberkan ada tiga pos kementerian yang patut dicermati dalam rencana reshuffle ini pertama adalah pos kementerian ekonomi.
"Ada ketidakpuasan cukup dalam pada presiden pada kinerja ekonomi kita selama tiga bulan terakhir dan kemampuan mereka menjawab tantangan resesi dunia," ujar Ray.
Pos kedua menurut Ray adalah pos kementerian yang berhubungan dengan langsung dengan penanganan COVID-19 seperti Kemenkes dan Kemensos. Sedangkan yang ketiga adalah pos kementerian yang berhubungan dengan penegakan hukum. Tiga pos inilah yang kemungkinan akan jadi bidikan untuk di-reshuffle oleh presiden.
