Tim Editor
"Sekarang kita memasuki industri 4.0, sekarang kita sudah gunakan digital. Misalnya korlantas, korlantas buat sistem aplikasi pembuatan SIM internasional dari rumah, kita sudah seperti itu, sistem SIM sudah online, gimana lagi mau bermain," kata Awi dalam diskusi yang diadakan VOI di Jakarta, Kamis (17/7/2020).
Menurutnya, sistem online tersebut memangkas birokrasi. Sehingga masyarakat bertemu dengan sistem, bukan petugas. Tapi ia mengakui pembuatan SIM A dan C memang tetap harus hadir secara fisik.
"Saber pungli di bawah kepemimpinan Bapak Menko Polhukam. Pelaksanaan Irwasum Polri sampai ke bawah di polres tingkat kabupaten, itu komitmen kita berantas pungli," kata Awi.
Ia menjelaskan tiap bulan mereka melaporkan capaian ke pelaksana dan Menko Polhukam. Inovasi sistem saat ini sudah mengarah ke digital untuk memangkas birokrasi.
Baca juga: Dua Jenderal Polisi Jadi Petinggi di Kemenkumham
"Dengan harapan pelayanan ke depan masyarakat jangan ketemu petugas, apalagi tilang, sekarang e-tilang, ini perlu waktu, karena perlu dana besar untuk membangun (sistem online tanpa pungli)," kata Awi.
Terkait hal ini, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan reformasi struktur, kultur, dan instrumen sudah dilakukan polisi dan masih terus berjalan. Tapi sejauh ini ia menilai polisi 'nakal' sudah jauh berkurang dibandingkan ketika awal reformasi.
"Setelah reformasi, polisi melakukan pelayanan dengan baik, ada modernisasi alat, sehingga polisi sudah melakukan perubahan-perubahan kultur, justru masyarakat yang potong kompas daripada nunggu bayar, sekarang sudah tak bisa lagi," kata Poengky pada kesempatan yang sama.
Peneliti senior ICJR, Anggara menilai tak ada masyarakat yang suka dengan pungli. Saat ini kepolisian diklaim sudah melakukan perubahan yang luar biasa terkait hal itu.
"Kritik saya satu kalo SIM, ujian tes bukan ajarkan tertib lalu lintas, tapi kaya pembalap, orang harus gini, saya punya SIM sejak sangat lama, tidak harus ikuti ujian-ujian, tapi ujiannya masih sama dari dulu sampai sekarang, bukan soal etika, tapi ada patok-patok, terus kita disuruh zik-zak, sering dikeluhkan," kata Anggara.
