Kementerian "Berlomba" Serap Anggaran, "Ugal-ugalan" atau Kebutuhan?

| 17 Jul 2020 15:00
Kementerian
Ilustrasi stimulus ekonomi (Dok. Antaranews)
Jakarta, era.idPresiden Joko Widodo meminta anggaran belanja cepat terserap oleh kementerian untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Tak lama, sejumlah kementerian pun langsung mengeluarkan anggaran belanja secara "besar-besaran".

Misalnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membelanjakan anggaran hingga Rp300 miliar untuk membeli 500 unit kendaraan taktis (rantis) bernama Maung produksi PT Pindad. Kemudian Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest) menggelontorkan Rp4,1 triliun untuk anggaran perjalanan dinas ke beberapa daerah destinasi wisata. Patutkah hal ini di tengah kondisi wabah virus korona?

Peneliti Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah mengatakan seharusnya masing-masing kementerian dan lembaga saling bahu membahu melawan COVID-19. Sebab, yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi adalah penyerapan anggaran dalam menangani COVID-19.

"Yang dimaksud Pak Jokowi adalah penyerapan anggaran dalam rangka menangani COVID-19. Kan seharusnya masing-masing kementerian lembaga itu punya sense of crisis, ikut bahu membahu melawan COVID-19," ujar Piter kepada era.id, Jumat (17/7/2020).

Meski demikian, tak bisa juga mengatakan kementerian "membuang-buang" anggaran pasca kena tegur Presiden Jokowi. Hanya saja, lebih baik dialihkan untuk stimulus pemulihan ekonomi jika memang tujuannya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Di Masa Pandemi, Memang Tak Usah Berharap Pada Investasi

Dia mengatakan kalau stimulu ekonomi tidak dilakukan, maka Indonesia akan semakin cepat jatuh dalam krisis. Akibatnya, akan banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu.

"Tidak bisa mendorong ekonomi bukan berarti sia-sia. Parasut bukan buat Kita terbang, tapi untuk jatuh dengan selamat," ucap Piter.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan kementeriannya memilih membeli rantis buatan PT Pindad karena merupakan produksi dalam negeri. Selain itu, dengan membelanjakan anggaran di pasar dalam negeri bisa berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru di tengah pandemi COVID-19.

"Kita ingin tingkatkan pendapatan bangsa kita. Jadi memang presiden garisnya industri dalan negeri harus dibangkitkan, ya kita dukung dari sektor pertahanan," ungkap Prabowo di Gedung Parlemen, Kamis (16/7/2020).

Langkah Ketua Umum Gerindra dalam membelanjakan anggaran Kemenhan untuk alutsista buatan lokal ini nampaknya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Pada rapat terbatas tanggal 7 Juli 2020, Jokowi meminta Kemenhan membelanjakan anggaran sebesar Rp117,9 triliun untuk produk-produk yang ada di dalam negeri.

Sedangkan dalam surat instruksi yang dikeluarkan oleh Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan tujuh kementerian di bawahnya untuk menghabiskan anggaran sebesar Rp4,1 triliun untuk perjalanan dinas PNS ke sejumlah destinasi wisata seperti Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Kepulauan Riau, Likupa dan Mandalika.

"Realisasi anggaran perjalanan dinas ini dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki dampak positif pada daerah yang banyak bergantung pada industri pariwisata," tulis surat instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenko Marvest pada tanggal 6 Juni 2020.

Rekomendasi