Revisi MD3 Ditolak Karena Dianggap Oligarki

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi rapat paripurna DPR. (Foto: era.id)

Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna tentang pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rapat ini, dua fraksi melakukan aksi walk out. Yang pertama Nasdem, Fraksi PPP menyusul kemudian.

Aksi walk out ini bermula ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan sidang menanyakan kesepakatan fraksi untuk revisi ini. Namun, Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate meminta pengesahan itu ditunda.

"Substansi yang ada di dalam draf terlalu banyak kepentingan kelompok untuk isi jabatan di parlemen. Kami minta agar revisi ini tak disahkan hari ini," tuturnya, dalam sidang paripurna, di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Dia menambahkan, setelah membaca draf revisi ini, DPR jadi berkesan oligarki. 

"Citra DPR akan buruk. Untuk jaga reputasi agar pemerintah, fraksi-fraksi terkait sepakati di rapat paripurna ditunda pengesahan rencana revisi UU MD3,” tutur Johnny.

Johnny menegaskan, partainya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi setelah revisi UU MD3 ini disahkan.

"Kami mohon diperhatikan. Kami tak bertanggungjawab terhadap konsekuensi, terhadap tata kelola DPR yang modern. Kami minta pimpinan DPR tunda pengesahan RUU sore ini," kata dia.

Namun, Fadli Zon kembali menanyakan kepada audiens apakah revisi UU MD3 ini dapat sahkan.

Tak lama, Fraksi Nasdem memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna. Anggota fraksi beriringan meninggalkan ruang sidang.


(Foto: Mery/era.id)

Sementara itu, di detik terakhir pengesahan revisi UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Fraksi PPP menyusul Nasdem untuk walk out.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati meminta untuk menunda pengesahan revisi UU MD3 tersebut. Sebab, ada beberapa kejanggalan di dalam revisi undang-undang tersebut.

"Bahwa Fraksi PPP telah menemukan beberapa persoalan mendasar konstitusional di dalam, perubahan UU Nomor 17 tahun 2014. Kami memohon untuk ditunda, karena nyata-nyata ada beberapa pasal 247 huruf a yang telah melupakan putusan MK terkait dengan proses penetapan yang bermakna dipilih bukan diberikan," katanya.

Lebih lanjut, Reni mengatakan, karena merasa janggal pihaknya memohon agar revisi UU MD3 dapat dibicarakan kembali sebelum disahkan.

"Jika permohonan kami tentang proses pembicaraan kembali RUU ini tidak dapat dilakukan, maka dengan sangat menyesal kami dari Fraksi PPP menyatakan tidak dapat meneyetujuin RUU No. 17 tahun 2014 tentang MD3," kata dia.

"Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi keputusan bapak ibu sekalian. Kami Fraksi PPP dipengambilan keputusan tingkat I perubahan UU MD3 menyatakan walk out," tuturnya.


(Foto: Mery/era.id)
 

Tag: ketua dpr nasdem ppp md3 dpr superpower

Bagikan: