Waktunya Airlangga Sudahi Rangkap Jabatan

Tim Editor

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (bagas/era.id)

Jakarta, era.id - Partai Golongan Karya di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto makin digerogoti korupsi. Ada kader Golkar yang jadi tersangka pengembangan kasus atau terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Pengamat politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar, menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto harus lebih tegas agar terlihat fokus mereformasi partai berlambang pohon beringin itu.

"Dia harus tegas terhadap kader-kadernya yang kemudian melakukan tindakan korupsi apalagi terkena OTT yang kemudian susah disangkal dia tidak melakukan itu. Dengan begitu publik bisa melihat keseriusan Airlangga," ucap Idil, saat dihubungi era.id, Kamis (15/2/2018).

Idil menuturkan, banyaknya kader Golkar yang terjerat korupsi menjadi tanda untuk Airlangga fokus pada satu jabatan, memimpin Golkar atau jadi Menteri Perindustrian. Rangkap jabatan, kata dia, bakal membuat Airlangga sulit fokus menyelesaikan tugasnya.

"Saya sih berpatokan pada pernyataan Presiden dulu bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan. Kalau memang begitu ya harus memilih Airlangga mau di Menteri apa di Ketua Umum. Kalau mau jadi Ketua umum ya harus lepas jabatan menterinya," ujarnya.

Pada Rabu (14/2), dua kader Golkar ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pertama Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi yang dijadikan tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Di hari yang sama, KPK juga menetapkan Ketua DPC Partai Golkar Subang, Imas Aryumningsih, sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengurusan izin dari dua perusahaan di Subang, Jawa Barat. Calon Bupati Subang itu terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sehari sebelumnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Nyono Suharli terjaring operasi tangkap tangan KPK karena menerima suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Calon Bupati Jombang itu kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK pada 4 Februari.

Tag: airlangga hartarto golkar rangkap jabatan

Bagikan: