PDIP: Pemilu Jadi Alat Mengabdi pada Rakyat

| 17 Feb 2018 17:33
PDIP: Pemilu Jadi Alat Mengabdi pada Rakyat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Mery/era.id)
Jakarta, era.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemilu bukan hanya cara untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, yang terpenting adalah menjadikan pemilu sebagai untuk mengabdi pada kepentingan rakyat.

"PDIP menegaskan bahwa pemilu adalah alat. Pemilu bukanlah untuk mendapatkan kuasa semata tapi pemilu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat itu sendiri," katanya, dalam jumpa pers, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Hasto menjelaskan, PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 23-25 Februari 2018. Dalam rakernas tersebut, seluruh kader akan berkomitmen pada kerakyatan, visi, dan misi penyelenggaraan pemerintah dengan pola pembangunan berdikari.

Seperti diketahui, pada 2019 akan digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan. Menurut Hasto, dalam rakernas nanti partainya juga akan menyusun strategi pemenangan.

"Termasuk tahapan-tahapan strategis bagi PDIP untuk dapat memenangkan legislatif serentak dan pilpres," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2019. Dari 16 partai politik yang diverifikasi faktual, ada dua partai yang tidak lolos, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dengan lolosnya PDIP sebagai peserta Pemilu 2019, kata Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya terus berkonsolidasi. Salah satu caranya dengan melakukan rekrutmen calon anggota legislatif di seluruh tingkatan.

Dalam proses rekrutmen, PDIP mengedepankan kriteria ideologi Pancasila, kepemimpinan untuk rakyat, pemahaman pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, fungsi representasi, dan aspek kepribadian termasuk integritas serta komitmen menghadirkan watak politik.

"Seluruh anggota dan kader partai agar bekerja keras, berdisiplin dan bergerak ke bawah di tengah rakyat," ujar Hasto.

Pada 1997, PDIP sempat dilarang mengikuti pemilu oleh rezim Orde Baru. Kemudian lahirlah gerakan rakyat Mega Bintang guna melawan sikap pemerintah yang mematikan demokrasi dengan peristiwa 27 Juli 1996.

 

Tags :
Rekomendasi