Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan kebijakan negara yang telah disepakati bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR RI.
Berdasarkan kesepatakan tersebut ditetapkan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.
Hal ini disampaikan Puan dalam pidato saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah," kata Puan.
Karena itu, Puan memerintahkan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk mengawal jalannya pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan dimulai sejak tahun ini.
Dia meminta parlemen ikut mecermati tahapan-tahapan Pemilu 2024 mulai dari anggaran hingga persiapan teknis.
"Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah dimulai. Oleh karena itu, AKD terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya," kata Puan.
Lebih lanjut, politisi PDIP itu menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab bersama. Karenanya pemilu harus diselenggarakan dengan berkualitas untuk menyuarakan kehendak rakyat.
"Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," tegas Puan.
Untuk diketahui, belakangan muncul wacan penundaan Pemilu 2024. Usulan ini kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyuarakannya secara terbuka.
Muhaimin beralasan Pemilu 2024 perlu ditunda untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Usulan dan alasan serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia.
Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Namun, sejumlah partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP, NasDem, Gerindra, dan PPP tegas menolak wacana tersebut.
