PPP 'Cuci Tangan' soal Penolakan UU MD3

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi rapat paripurna DPR. (Foto: era.id)

Jakarta, era.id - Penasihat Fraksi PPP di DPR RI Arsul Sani membantah tudingan yang dialamatkan kepada partainya mengkritik UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) lantaran tak mendapat kursi pimpinan di DPR. Dalam rapat paripurna pengesahan UU MD3, PPP melakukan aksi walk out.

Menurut Arsul, aksi walk out diambil karena PPP ingin membela PDI Perjuangan yang tak langsung mendapat kursi pimpinan MPR/DPR padahal memenangkan Pemilu 2014.
 
"Kami ingin MD3 ini jadi corrective action," kata Arsul, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
 
DPR dan pemerintah telah mengesahkan revisi UU MD3 dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen,  Senin (12/2). Tidak semua fraksi di DPR menyetujui pengesahan UU MD3. Dari 10 fraksi di DPR, dua fraksi menolak dan menyatakan walk out saat rapat paripurna, yakni Fraksi PPP dan Nasdem.
 
"Utamanya kepada PDIP yang saat ini terzalimi sebagai parpol pemenang pemilu yang enggak dapat kursi pimpinan," sambung Arsul. 
 
Arsul juga menegaskan partainya tidak mungkin dapat mengambil kursi pimpinan DPR karena hal itu melanggar konstistitusi lantaran perolehan suara pada Pileg 2014 di bawah partai lainnya.

"PPP enggak ada urusannya. Kita juga kalau melanggar hak konstitusional saya enggak mau," tambah Arsul.

Tag: sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto ppp md3 ketua dpr

Bagikan: