Gerindra Sebut Pemerintah Plin Plan soal UU MD3

Tim Editor

Menkumham Yasonna Laoly di acara HUT Imigrasi di Monas, Minggu (21/1/2018). (jafriyal/era.id)

Jakarta, era.id - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang enggan menandatangani Undang-Undang MD3 yang telah disepakati dalam rapat paripurna DPR, Senin (12/2) lalu. Karena menurutnya, mekanisme pembuatan UU tersebut jelas melibatkan unsur pemerintah yakni Menkumham Yasonna Laoly dan DPR.

“Ini menterinya pemerintah apa bukan sebetulnya? kan itu jadi pertanyaan kita semua. Itu kan pembahasan dengan menteri. Semua pasal semua kalimat, semua kata, semua titik koma, semua huruf itu disusun bersama. Enggak ada itu disusun sendiri oleh DPR,” kata Riza, saat dihubungi era.id, Kamis (22/2/2018).

Rizal mengatakan, jika pemerintah menyatakan sikap tidak setuju, maka UU MD3 tersebut tidak bisa diselesaikan di paripurna DPR bersama pemerintah.

“Banyak UU yang tidak disetujui, tidak direspons pemerintah, tapi bukan setelah paripurna, tapi sebelumnya. Kalau begini kan pertanyaan siapa, apakah menterinya tidak lapor presiden. Atau presiden pas dilaporin enggak ngerti,” jelas dia.

Jokowi baru menentukan sikap setelah adanya respons dari masyarakat mengenai UU MD3. Menurut Riza hal ini hanya bagian dari pecitraan Jokowi.

“Kenapa selalu begitu Pak Jokowi. Selalu pencitraan. Harusnya pemerintah itu kalau buat UU ya mereka di internal selesaikan. Sebelum di internal diselesaikan ya mereka silakan melakukan jajak pendapat, sosialisasi, bangun wacana kira-kira masyarakat setuju tidak,” jelasnya.

Sikap presiden yang menyarankan pihak yang tidak setuju dengan UU MD3 bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lelucon. Sebab, sebelumnya presiden enggan menandatangani UU MD3 tersebut.

“Jadi silakan, siapa saja. Sudah jadi jalur demokrasi politik kita. Itu lebih bijak. Kalau sikap pemerintah menyatakan untuk masyarakat melakukan JR, jangan malah manyatakan tak mau tanda tangan itu UU lucu jadinya. Ini kan sudah dibahas dari dulu bersama pemerintah, bersama menterinya,” pungkas dia.


(Infografis: era.id)

Tag: md3 ketua dpr dpr superpower gerindra

Bagikan: