Tim Editor
Jakarta, era.id - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung menganggap politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla tidak mungkin maju dalam bursa calon wakil presiden Pemilu 2019. Sebab, Kalla sudah dua kali jadi wakil presiden, yaitu pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widdo.
"Kita bisa simpulkan bahwa memang kelihatannya tidak mungkin (maju)," kata Akbar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (28/2/2019).
Partai Golkar sudah jelas mendukung Joko Widodo menjadi calon presiden pada Pemilu 2019. Bila bicara cawapres, Akbar mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berpeluang ketimbang Kalla.
“Ketum partai tentu memiliki peluang, karena dia merupakan tokoh dan posisi tertinggi di dalam partai," ujar dia.
Banyak yang beranggapan, langkah Kalla ini akan sulit karena terkendala Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu berbunyi setiap Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang dikonfirmasi mengenai ini, enggan menanggapinya secara mendetail.
Dia hanya mengutarakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan yang sama selama 5 tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Bunyi ketentuan pasal 7 UUD (Undang-undang Dasar 1945) sudah jelas," kata dia kepada era.id melalui pesan elektronik," Rabu (28/2/2018).
"Artinya sepanjang orang itu sudah menduduki jabatan dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, maka konstitusi tidak membolehkan. Terlepas dari berturut-turut atau dengan jeda. Sepanjang dua kali, ya sudah," imbuhnya.
