"Termasuk (karyawan) gedung-gedung tersebut, gedung PLN yang karyawannya kemarin secara volunteer datang ke saya, bilang bahwa kami butuh untuk makan pagi di sini, untuk makan siang," kata Sandi di Hotel Luminor, Pacenongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).
Sandi akan mencari solusi yang adil antara PKL dengan pejalan kaki. Menurutnya warga sekitar ikut mendukung untuk berbagi ruang.
"Kita harus carikan jalan supaya ada sedikit ruang untuk pejalan kaki, karena trotoar itu memang harus menjadi fungsinya untuk pejalan kaki. Pemerintah harus mencari balancing bagaimana bisa mengelola teman-teman tersebut," jelas Sandi.
Ditambahkan Sandi, pemprov akan membuka kesempatan para pedagang bergabung ke dalam program OK OCE. "Sekarang, mulai 75 persen dari para pedagang kecil mandiri tersebut akan didaftarkan (OK OCE) di kecamatan Kebayoran Baru," imbuhnya.
(2).jpg)
Trotoar kini memang bukan milik pejalan kaki saja. Penyedia jasa parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) belakangan makin sering terlihat 'menjajah' ruang yang sedianya digunakan untuk pedestrian.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 20014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, belum cukup membuat bulu kuduk para pelanggar berdiri.
Pengamat Tata Kota, Laili Fuji Widyawati, menyebut berdasarkan hasil survei Most Liveable City Index (MLCI) tahun 2017, dengan skor 62.6 Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam average tier city, atau termasuk dalam kelompok kota dengan kelayakan huni rata-rata (index livability).
Tapi salah satu faktor yang membuat Jakarta tidak dapat naik ke angka lebih baik karena pengelolaan trotoar kurang maksimal. "Okupasi fasilitas pejalan kaki oleh pedagang kaki lima maupun oleh pengendara sepeda motor kerap menjadi hal lazim," kata Laili.
